Indonesia Corruption Watch menilai selama satu tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum banyak perubahan yang dilakukan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Terlebih belakangan...
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 dinilai rawan terjadi konflik kepentingan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasalnya, pembahasan RAPBN 2016 yang dijadwalkan...
Dewan Perwakilan Rakyat perlu memperhatikan pola pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sebab, pengelolaan yang ada saat ini sudah semakin semrawut, terutama untuk sektor...
Menjelang satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ditasbihkan dengan tuding-menuding soal siapa sebetulnya yang berinisiatif memasukkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi program legislasi...
Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah agar tidak memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia setelah berakhirnya masa kontrak pada 2021. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4...
Semua paham Presiden Joko Widodo gamang menentukan sikap terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Di satu sisi, sebagai kader partai, ia dituntut mengikuti suara...
Rencana pemerintah Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat memangkas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan...
Gabungan lembaga swadaya masyarakat yang menamakan diri Koalisi Bersih menegaskan akan terus berperang melawan partai-partai politik yang saat ini tengah gencar mengajukan kembali draf...
Munculnya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi baru-baru ini merupakan upaya pelemahan terhadap KPK. Upaya Dewan Perwakilan Rakyat yang menginisiasi revisi undang-undang tersebut merupakan bentuk...
