Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) menyatakan kegaduhan politik kembali terulang. Kali ini perseteruan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dengan Ketua DPR RI Setya Novanto terkait pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam negosiasi dengan PT Freeport Indonesia.
Sekretaris Jenderal Almisbat Hendrik Sirait mengatakan, kasus ini mengonfirmasi bahwa rantai praktik perburuan rente dalam “Papa Minta Saham” belum terputus di kalangan pemangku kepentingan. Pihaknya meyakini bahwa kasus tersebut hanya bagian kecil dari puncak gunung es.
“Praktek perburuan rente bertebaran di segala lini,” kata Hendrik dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (23/11). Dia menyebutkan bahwa beberapa nama yang tersebut dalam rekaman percakapan pencatutan nama itu alih-alih memberikan klarifikasi yang jernih dan obyektif malah saling berbantah. Pada akhirnya menempatkan posisi Presiden Jokowi dalam situasi yang ambigu.
Karena itu, kabinet yang diharapkan terkoordinasi dengan baik, dalam kasus Freeport justeru terlihat semakin terbelah. Dengan dimikian, pihaknya berharap Presiden Joko Widodo dapat mengambil sikap tegas dan terukur. “Publik sejauh ini menunggu langkah-langkah Presiden untuk menuntaskan kasus pencatutan nama,” ujar Hendrik.
Di sisi lain, Hendrik menambahkan, kasus tersebut harus dijadikan momentum untuk pembenahan kabinet agar agenda Nawa Cita tidak dibajak oleh menteri-menteri yang tidak sejalan dengan Presiden.
Jadi, Almisbat menilai 100% bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said adalah sebagian menteri yang membajak Nawa Cita dan layak diganti. Kasus pencatutan nama ini disinyalir merupakan bagian dari permainan kedua menteri itu untuk mengedepankan dan menyelamatkan kepentingan mereka.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengingatkan para menterinya agar saling bekerjasama dan tidak mengumbar perbedaan di ruang publik. Para menteri harus menghindari tabrakan di antara lembaga dan kementerian. Tidak ada yang namanya polemik di publik yang menggambarkan perbedaan.
Jokowi menegaskan perbedaan antara lembaga dan kementerian hanya boleh disampaikan di dalam forum rapat kabinet. Konsilidasi lembaga dan kementerian harus benar-benar sudah selesai, baik antarprogram maupun konsolidasi. Jokowi meminta para menteri dan pemimpin lembaga membuat terobosan yang cepat dan dengan pola-pola baru.
