Koailisi Bongkar Mafia Parlemen menyatakan Mahkamah Kehormatan Dewan memiliki kesempatan utuk memperbaiki citra Dewan Perwakilan Rakyat yang selama ini terpuruk karena berbagai persoalan. Namun, jika tidak serius, MKD akan menjadi museum sejarah DPR.
“Kalau kesempatan ini dihilangkan, artinya tidak memproses kasus Setya Noanto, maka MKD menghancurkan keadaban DPR. Dengan demikian, DPR tidak punya integritas, kredibilitas, dan kewibawaan sehingga kepercayaan publik hilang,” kata Romo Beny Susatyo, perwakilan Koalisi Bongkar Mafia Parlemen, di Jakarta, Selasa (24/11).
Dia menjelaskan bahwa MKD dibentuk untuk menegakkan kehormatan dan marwah anggota DPR. Karena itu, sudah waktunya MKD serius memulihkan citra DPR dengan memproses Novanto atas pengaduan Menteri ESDM Sudirman Said. Bukan mempersoalkan penggunaan kop Kementerian ESDM saat Menteri Sudirman mengadukan Novanto ke MKD.
Romo Beny menambahkan, dengan mempersoalkan kop surat yang dinilai bukan subtansialnya, justeru publik menilai MKD tidak memiliki niat baik untuk menindaklanjuti kasus pelangaran kode etik yang dilakukan Novanto. Jika tidak serius, MKD akan diadili oleh rakyat.
Pihakya juga menyoroti petisi online yang meminta Ketua DPR dipecat dan menggelar sidang terbuka. Petisi itu menunjukkan bahwa publik merasa kehilangan simpatik terhadap DPR dan petisi tersebut merupakan peringatan luar biasa. “Kemarahan publik ini yang dituangkan ke dalam petisi sebagai ungkapan kekecewaan, karena DPR sudah melecehkan martabat lembaganya. Karena itu, kasus ini harus dilihat serius. Jangan dianggap enteng,” tegas Romo.
Selain itu, kasus ini awal dari puncak gunung es. Ini membuktikan bahwa praktik pencaloan itu terus terjadi sehingga banyak investasi asing memberikan saham bodong kepada elite politik untuk kepentingan pribadinya. “Kita itu bukan dijajah Hindia Belanda, tapi dijajah perusahaan. Perusahaan itu perserikat perdagangan. Teriak nasionalisme tapi mereka bagian dari mafia tersebut.”
Romo menilai, kasus seperti ini terjadi karena pondasi dasarnya diciptakan oleh Orde Baru untuk membiayai politik sehingga terjadi politik transaksional. Dalam teori komunikasi simbolik, lanjut Romo, kalau simbol DPR tercemar, maka akan sulit untuk dipulihkan. Bahkan ketidakseriusan MKD memproses kasus itu menyebabkan DPR masuk ke dalam jurang yang sempurna.
Dengan demikian, simbol DPR sebagai wakil rakyat tidak bermakna. Sebab, simbol tersebut dihancurkan oleh dirinya sendiri. “Ingat, kasus Partai Demokrat. Ketika mulut dan perbuatan berbeda, maka rakyat akan memberikan sanksi sosial dan tidak akan terpilih kembali untuk periode selanjutnya.”
Romo Benny mendesak agar negara hadir dan menuntaskan persoalan ini. Negara dalam hal ini pemerintah Joko Widodo tidak boleh berpangku tangan begitu saja. “Segera bertindak, proses MKD maupun proses hukum agar kasus ini menjadi pembelajaran bersama. Jika dibiarkan, praktik mafia menjadi masalah besar. Karena itu, kasus ini harus serius dikawal,” kata Romo.
