Selasa, Mei 13, 2025

AUTHOR NAME

Tito Dirhantoro

154 KIRIMAN
0 KOMENTAR
Reporter GeoTIMES.

Polri Diminta Menarik Surat Edaran Ujaran Kebencian

Intitusi Polri diminta menarik surat edaran mengenai ujaran kebencian atau hate speech. Pasalnya, surat edaran tersebut dinilai sarat kontroversi. Sebab, ada beberapa aturan yang...

Kecurangan Pilkada Serentak Diprediksi Meningkat

Indonesian Corruption Watch menilai potensi terjadinya pelanggaran dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah serentak akan meningkat. Pasalnya, terdapat regulasi baru dalam proses pilkada tahun ini,...

Masyarakat Diminta Kawal Pilkada Serentak

Sebanyak 9 provinsi dan 260 kota/kabupaten akan berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 9 Desember 2015 mendatang. Masyarakat diminta berperan aktif dalam proses pilkada...

Ekonom: Belum Saatnya Indonesia Gabung TPP

Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo telah berkunjung ke Amerika Serikat. Dalam kunjungan itu, Amerika Serikat mengajak Indonesia untuk bergabung dalam suatu kesepakatan ekonomi,...

Perombakan Kabinet Jilid II Tersandera Partai Politik

Desakan publik kepada Presiden Joko Widodo untuk merombak kembali Kabinet Kerja kembali mencuat. Itu karena publik menilai masih ada pembantu presiden yang tidak bekerja...

Presiden Jokowi Diminta Kembali ke Poros Maritim

Semasa kampanyenya Pilpres 2014, Joko Widodo berjanji ingin menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Namun, sejumlah langkah yang diambil Presiden Jokowi sejauh ini belum menunjukkan...

Ihwal Kereta Cepat, DPD Ajukan Interpelasi pada Presiden

Dewan Perwakilan Daerah akan mengajukan hak interpelasi atau hak bertanya kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ihwal Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang rencana...

Pola Transaksional Pemerintah dan DPR di Balik APBN 2016

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 diduga terjadi pola transaksional antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasalnya, dalam pembahasan RAPBN 2016...

PP Pengupahan Dinilai Cacat Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang telah dikeluarkan pemerintah keberadannya dinilai cacat hukum. Pasalnya, PP tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya...

Latest news

- Advertisement -spot_img

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.