Desakan publik kepada Presiden Joko Widodo untuk merombak kembali Kabinet Kerja kembali mencuat. Itu karena publik menilai masih ada pembantu presiden yang tidak bekerja secara maksimal. Akibatnya, hingga kini tak ada perubahan signifikan yang diraih pemerintahan Joko Widodo selama setahun menjabat.
Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengatakan pemerintahan saat ini lahir dari proses politik. Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang kala itu mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden tergolong nekat dan berani. Mengingat keduanya tidak memiliki kendaraan secara penuh, sehingga mereka harus meminjam.
“Karena itu, ini akan sulit jika Presiden ingin merombak kendaraan yang dipinjamnya. Sebab, mereka harus meminta izin pemiliknya. Pemeritahan saat ini sedang tersandera oleh partai politik dan pihak-pihak tertentu yang mendanai pencalonan mereka dulu,” kata Fuad berdasarkan keterangan resminya di Jakarta, Kamis (5/11).
Menurut Fuad, terkait isu perombakan kabinet jilid II, Presiden Joko Widodo harus mampu bernegosiasi dengan partai pendukungnya bila ingin mendapatkan menteri yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan negara. Sebab, selama ini sosok yang diajukan oleh partai pendukungya tidak begitu kompeten.
“Mereka yang diajukan oleh partai pada umumnya hanya karena telah berjasa terhadap internal partai. Bukan karena menguasai bidang yang akan dipimpinnya kelak,” tuturnya.
Sementara itu, pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan untuk saat ini tak mudah bagi presiden yang berkuasa, baik Jokowi maupun siapa saja, untuk merombak pembantunya di era peralihan saat ini. Sebab, kekuatan partai politik sangat dominan dan hal tersebut kerap menjadi kendala utama bagi siapa pun presiden yang menjabat jika ingin merombak jajaran kabinetnya.
“Karena itu, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintahan Jokowi, apakah dapat bertahan sampai lima tahun. Mengingat partai politik pendukungnya di level legislatif kerap menjadi permasalahan bagi pemerintahannya,” ujar Refly.
Namun demikian, kata dia, jika memang Presiden Jokowi akan kembali melakukan perombakan kabinet, sektor hukum merupakan yang sangat perlu diperhatikan. Pasalnya, kinerja menteri hukum setahun ini belum terlihat maksimal. Meski secara kualitas bagus, kepemimpinannya tidak netral sehingga justru turut menjadi bagian dari permasalahan.
Refly menyebut dua partai politik yang kini berseteru, yaitu Golkar dan PPP. Adanya dualisme kepemimpinan di partai-partai politik tersebut karena menteri hukum dan HAM tidak netral dan tegas. Dia cenderung berpihak ke salah satu kubu. Selain itu, menteri hukum saat ini juga cenderung mudah memberikan remisi kepada para koruptor.
