Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinilai tidak transparan. Pasalnya, dalam proses pembentukan PP tersebut, pemerintah tidak membuka ruang dialog dengan...
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengecam tindakan pihak kepolisian yang melakukan kriminalisasi dengan cara kekerasan terhadap buruh dan sejumlah masyarakat yang menyampaikan pendapatnya di muka...
Koalisi gerakan buruh dari berbagai aliansi menolak keras Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Penolakan tersebut ditunjukkan buruh dengan melakukan aksi demonstrasi...
Rencana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang akan menggulirkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak dinilai akan menjadi preseden buruk. Alih-alih dapat menaikkan penerimaan...
Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai tidak menganggap penting hukum sebagai bagian dari upaya membangun bangsa. Pasalnya, selama satu tahun memimpin pemerintah cenderung lebih banyak...
Indonesia Corruption Watch menilai selama satu tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum banyak perubahan yang dilakukan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Terlebih belakangan...
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 dinilai rawan terjadi konflik kepentingan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasalnya, pembahasan RAPBN 2016 yang dijadwalkan...
Pemerintah dinilai tidak perlu menyalurkan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara setiap tahunnya. Pasalnya, anggaran PMN yang disalurkan tersebut jumlahnya cukup besar....
Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang akan menaikkan upah minumum provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 3,1 juta dinilai hanya omong...
