Semasa kampanyenya Pilpres 2014, Joko Widodo berjanji ingin menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Namun, sejumlah langkah yang diambil Presiden Jokowi sejauh ini belum menunjukkan secara maksimal arah pembangunan Indonesia berbasis maritim.
Ketua Bidang Komunikasi Publik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Milatia Kusuma mengatakan, rencana pemerintah yang kembali melanjutkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung jelas bukan dari bagian pembanguan berbasis maritim.
“Karena itu, Presiden harus kembali pada cita-citanya semula, yakni mengedepankan pembangunan sektor maritim. Pembangunan di sektor kelautan, seperti pelabuhan dan berbagai sarana penunjangnya, lebih penting ketimbang terus membangun jalur darat semisal jalan tol, kereta cepat, dan lainnya,” kata Mila ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Menurut dia, untuk menghubungkan wilayah barat dan timur Indonesia, sarana transportasi yang paling ideal adalah melalui jalur laut. Tidak hanya ideal sebagai sarana transportasi publik tapi juga jalur perdagangan yang sangat strategis dan tentu memiliki potensi yang luar biasa besar.
“Kalau kita belajar dari sejarah, sebenarnya banyak wilayah di Indonesia menjadi jalur perdagangan yang strategis. Dulu banyak negara lain datang mencari rempah-rempah melalui jalur laut atau jalur rempah Indonesia,” tuturnya.
Dia menyayangkan sampai saat ini pemerintah justru tidak maksimal memperhatikan jalur rempah yang sangat strategis itu. Yang dibangun oleh pemerintah melulu hanya jalur darat. Padahal, jika pemerintah serius membangun jalur laut akan menuai keuntungan besar karena potensinya juga besar.
Oleh karena itu, pemerintah harus fokus kepada salah satu sektor untuk membangun sarana transportasi bagi publik. Transportasi berbasis maritim adalah sektor yang paling mendesak ketimbang membangun sarana transportasi darat.
Jika dari awal inginnya membangun jalur maritim, Mila menegaskan, semestiya pemerintah fokus saja ke satu sektor itu. Jangan kemudian juga memaksimalkan pembangunan sarana transportasi darat. Namun, jika memang pemerintah ingin membangun jalur darat seharusnya di daerah, bukan lagi di kota.
“Pemerintah tak bisa membangun sekaligus jalur laut dan darat. Jadi saran saya, Pak Jokowi kembalilah pada poros maritim. Dan kalau mau serius ke poros maritim, artinya pelabuhan yang harus dibenahi dan kapal laut yang diperbanyak, bukan kereta api cepat Jakarta-Bandung,” katanya.
