Kamis, April 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

pemerintah

APBN 2016 Rawan Diselewengkan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 dinilai rawan terjadi konflik kepentingan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasalnya, pembahasan RAPBN 2016 yang dijadwalkan...

Penyertaan Modal ke BUMN Membebani APBN

Pemerintah dinilai tidak perlu menyalurkan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara setiap tahunnya. Pasalnya, anggaran PMN yang disalurkan tersebut jumlahnya cukup besar....

Pemerintah Didesak Lebih Selektif Datangkan Investasi

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat memenuhi undangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama disikapi kritis oleh sejumlah kalangan. Selain kepergiannya di tengah bencana...

Stop Salurkan Kredit Kepada Korporasi Pembakar Lahan

Koalisi ResponsiBank Indonesia menilai kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan di beberapa Provinsi Indonesia telah mengakibatkan kerugian besar, baik kerugian materil maupun...

Jokowi dan Jalan Kelam Fungsi Legislasi

Menjelang satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ditasbihkan dengan tuding-menuding soal siapa sebetulnya yang berinisiatif memasukkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi program legislasi...

Pemerintah Diminta Menunda Pengampunan Pajak

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, pengampunan pajak bagi orang pribadi atau badan usaha sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Sebab,...

Presiden Diminta Merombak Kembali Kabinet

Presiden Joko Widodo diminta merombak kabinet untuk kali kedua. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memaksimalkan kinerja pemerintahannya. Pasalnya, sejak setahun Joko Widodo - Jusuf...

Survei Indo Barometer: Jokowi Gagal Menyejahterakan Rakyat

Tingkat kepercayaan masyarakat terus menurun terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf  Kalla. Itu terlihat dari survei nasional bertajuk "Keberhasilan dan Kegagalan Setahun Pemerintahan Jokowi-JK" yang dilakukan...

Bubarkan Saja KPK jika Kewenangan Dipangkas

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akan merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Pasal 5 dan 51 Rancangan Undang-Undang KPK...

Latest news

- Advertisement -spot_img

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.