Ilustrasi petugas memeriksa dan melakukan survei kesehatan kepada sejumlah supir bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Poris, Tangerang, Banten, Rabu (3/6). Kementrian Kesehatan melakukan survei kesehatan rutin tahunan kepada supir bus AKAP yang bertujuan untuk memberikan perawatan kesehatan sebagai persiapan menghadapi arus mudik lebaran/ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Kementerian Kesehatan menyiapkan 870 pos kesehatan di jalur mudik. “Pos kesehatan akan disiagakan selama arus mudik di Sumatera, Jawa, dan Bali,” ujar Menteri Kesehatan, Nisa Moeloek di Jakarta, Selasa (29/6). Selain pos kesehatan, Kementerian Kesehatan juga menyiapkan 1.094 puskesmas dan 1.554 rumah sakit selama 24 jam.
Penyediaan fasilitas kesehatan selama arus mudik memang penting mengingat kecelakaan terjadi karena kelalaian pemudik. Menurutnya, para pemudik harus memiliki pengetahuan mengenai mudik yang sehat dan aman. Para pemudik harus memiliki kondisi tubuh yang baik jika melakukan perjalanan jauh.
Jumlah angka kecelakaan di jalur mudik mengalami penurunan. Menurut catatan Kementerian Perhubungan pada 2013 jumlah kecelakaan mencapai angka 3.512. Namun pada 2014 jumlahnya menjadi 2.878. Penurunan jumlah ini dipengaruhi oleh jumlah sepeda motor yang menurun. Risiko kecelakaan akibat kondisi tubuh masih dapat terjadi. Pada 2014. 70% kecelakaan terjadi akibat pengemudi yang sakit atau lelah.
Data dari Kementerian Kesehatan mencatat jumlah penyakit yang ditangani oleh posko kesehatan, puskesmas dan rumah sakit pada 2014 mencapai 6.183 kasus. Keluhan infeksi saluran pernafasan menjadi penyakit yang banyak ditemukan dengan jumlah kasus 1.166. Penyakit hipertensi dan demam juga menjadi penyakit yang sering dialami pemudik.
Kecelakaan lalu lintas juga disebabkan oleh pengemudi yang lelah dan mengantuk. Catatan Korlantas Polri menunjukkan sebanyak 379 kecelakaan disebabkan oleh pemudik yang lelah dan mengantuk. Hal serupa juga terjadi pada transportasi umum seperti bus. Berdasarkan data Operasi Ketupat pada 2014, jumlah kecelakaan bus selama mudik lebaran mengalami kenaikan sebesar 69%.[*]
Presiden AS barack Obama dan Presiden Kuba Raul Castro/THESTAR.COM
Amerika Serikat dan Kuba telah mencapai perjanjian untuk membuka kembali kedutaan-kedutaan besar di Washington dan Havana, dalam suatu langkah besar menuju diakhirnya permusuhan Perang Dingin selama bertahun-tahun.
Presiden Barack Obama dijadwalkan mengeluarkan pernyataan pada pukul 11.00 pagi waktu setempat pada Rabu ini di Rose Garden Gedung Putih tentang persetujuan itu. Ini merupakan merupakan satu di antara prestasi kebijakan luar negeri besar dalam masa kepresidenannya.
“Kami secara resmi mengumumkan besok bahwa Amerika Serikat dan Kuba telah mencapai suatu perjanjian untuk membuka kembali hubungan diplomatik resmi dan kedutaan-kedutaan di masing-masing ibu kota,” kata seorang pejabat Amerika Serikat.
Hubungan diplomatik telah membeku selama lima dekade.
Sejak invasi Teluk Babi hingga Krisis Peluru Kendali, antagonisme di seputar Selat Florida yang sempit sering terancam berubah Perang Dingin menjadi panas.
Kedua negara saat ini diwakili secara resmi oleh “seksi kepentingan” di Kedutaan Besar Swiss. Kepala seksi kepentingan Amerika Serikat di Havana, Jeffrey DeLaurentis, dijadwalkan akan menyampaikan pesan mengenai pembukaan kembali kedutaan besar dari Obama kepada Presiden Kuba Raul Castro pada Rabu.
Setelah 18 bulan perundingan rahasia oleh kedua pihak, Obama dan Castro sepakat pada Desember untuk memulihkan kembali hubungan. Kedua pemimpin itu mengadakan pertemuan bersejarah di Panama pada April lalu, pertemuan pertama antara pemimpin Amerika Serikat dan Kuba sejak 1956. (Antara/AFP)
Kapal pro Palesina Marianne dikawal menuju pelabuhan Ashdod di wilayah selatan Israel setelah direbut angkatan laut Israel di Laut Mediterania, Senin (29/6). Pemerintah Israel mengatakan mereka memblokade sebuah kapal pemimpim rombongan empat perahu kecil berisi aktitivis asing yang akan melakukan aksi protes untuk memasuki Jalur Gaza dan memaksa perahu berlayar ke pelabuhan Israel. ANTARA FOTO/REUTERS/Amir Cohen
Tiga orang aktivis di sebuah kapal yang berusaha menuju jalur Gaza kepak ini diusir oleh Israel, Selasa kemarin.
Orang yang diusir adalah mantan presiden Tunisia Moncef Marzouki, anggota Parlemen Spanyol-Eropa Ana Miranda serta seorang mantan pegiat perdamaian Israel, juru bicara bagi penduduk Israel, demikian konfirmasi Lembaga Perbatasan dan Imigrasi Israel (PIBA) kepada kantor berita Xinhua, Selasa.
Kapal Marianne, yang berpusat di Swedia, bagian dari “armada kebebasan ketiga”, berlayar pekan lalu dengan membawa 18 pegiat menuju Jalur Gaza yang saat ini menghadapi blokade laut. Tujuan pegiat itu meningkatkan kesadaran mengenai krisis kemanusiaan di jalur tersebut yang diblokade Israel dan babak baru operasi, serta menyediakan bantuan kemanusiaan.
Kapal tersebut dicegat oleh Angkatan Laut Israel pada Senin dan dialihkan ke Pelabuhan Ashdod di Israel Selatan, tempat para pegiat ditahan. Tak ada laporan mengenai korban jiwa selama serangan Angkatan Laut Israel itu.
Di kapal tersebut terdapat anggota parlemen Arab-Israel Basel Ghattas yang sedang menunggu keputusan Komite Etik Knesset (Parlemen Israel) berkaitan dengan apakah hak istimewanya sebagai anggota parlemen akan dicabut, termasuk kekebalan dari hukuman.
Selain ketiga orang yang diusir dan Ghattas, pegiat lain di kapal Marianne saat ini ditahan di satu pusat tahanan di Israel Tengah. Penguasa Israel juga melarang awak berita Channel 2 naik ke kapal itu untuk meliput ekspedisi tersebut.
Ghattas pada Selasa kemarin mengatakan kepada Radio Israel berbagai upaya untuk mengecam dia bermotif pembalasan. Ia menambahkan Angkatan Laut Israel menculik anggota armada selama penyerbuan itu, sebab pencegatan dilakukan di perairan internasional, sekitar 100 mil laut dai pantai Jalur Gaza.
Selain Marianne, tiga kapal lain ikut dalam armada tersebut, namun mereka mundur saat kapal Marianne dicegat.
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di dalam satu pernyataaan mengatakan penyerangan dan pencegatan itu berlangsung segera setelah semua pendekatan diplomatik macet dan berdasarkan instruksi dari pemerintah Israel, untuk mengalihkan kapal tersebut untuk mencegah pelanggaran terhadap blokade laut”.
Israel memberlakukan blokade atas Jalur Gaza pada 2007 sebagai cara memerangi penyelundupan senjata ke jalur itu, setelah HAMAS menguasai daerah kantung tersebut.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang memuji Angkatan Laut Israel dan menyebut armada itu “pameran kemunafikan dan kebohongan” yang mendukung HAMAS, dan mengabaikan kekhawatiran regional.
Pada 2010, satu armada yang membawa pegiat pro-Palestina, kebanyakan warga negara Turki, yang berlayar menuju Jalur Gaza dicegat oleh Angkatan Laut Yahudi. Personel pasukan komando Israel menaiki armada tersebut dan bentrok dengan pegiat, sehingga sembilan pegiat tewas.
Selama percakapan telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada 2013, Netanyahu meminta ma’af atas peristiwa itu.
Sejak itu, Israel tak bisa memperbaiki hubungannya dengan Turki. (Antara/ Xinhua-OANA)
Personil TNI bersama Petugas PMI dan Basarnas melakukan evakuasi puing-puing pesawat Hercules C-130 yang jatuh di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara, Rabu (1/7). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.
Presiden Joko Widodo meminta agar dilakukan investigasi atas kecelakaan pesawat Hercules C-130 milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Medan, Sumatera Utara.
“Evakuasi korban kecelakaan pesawat Hercules telah dilakukan dan saya juga telah memerintahkan investigasi yang mendalam soal penyebab kecelakaan ini, dan agar segera dilakukan,” kata presiden usai menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Polri di Markas Komando Brigade Mobil Pondok Kelapa, Depok, Rabu siang.
Presiden menambahkan,”Saya juga perintahkan kepada Menhan dan Panglima untuk melakukan perombakan yang mendasar tentang managemen alutsista TNI.” Presiden juga menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas musibah itu. (Antara)
Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond (kiri), Menteri Luar Negeri AS John Kerry (kedua kiri) dan Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Li Baodong (ketiga kiri), Cheng Jingye (keempat kiri), Duta Besar dan Perwakilan Tetap Tiongkok untuk PBB dan Organisasi Internasional lain di Wina, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov (kelima kanan), Menteri Luar Negeri Perancis Laurent Fabius (keempat kanan), Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini (ketiga kanan) dan Menteri Luar Negeri Jerman Frank Walter Steinmeier (kedua kanan) bertemu di sebuah hotel di Wina, Austria, Minggu (28/6). Keenam negara mencari kesepakatan jangka panjang dengan Iran untuk mengekang bagian paling sensitif dari program nuklir mereka yang akan kembali dirundingkan sebelum tenggat waktu hari Selasa besok, menurut pejabat senior AS. ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Barria
Pada Selasa kemarin, Iran menyampaikan optimisme mengenai potensi dicapainya kesepakatan dalam beberapa hari ke depan untuk menyelesaikan program nuklir kontroversial negeri itu, setelah sekitar dua tahun perundingan intensif, sementara tenggat kesepakatan nuklir di perpanjang jadi 7 Juli.
Babak paling akhir pembicaraan nuklir antara Iran dan negara besar dunia, bagi kesepakatan jangka panjang mengenai program nuklir Iran, yang telah lama menjadi sengketa, diperpanjang dari 30 Juni jadi 7 Juli di Ibu Kota Austria, Wina, Selasa, kata wanita Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Marie Harf.
“Kebanyakan masalah telah diselesaikan dan sisa masalah penting mungkin diselesaikan dalam beberapa hari ke depan,” kata Presiden Iran Hassan Rouhani pada Selasa.
“Jika kesepakatan dicapai, kami akan berkomitmen padanya asalkan pihak lain juga berkomitmen pada semua ketentuannya,” kata Rouhani sebagai dikutip stasiun TV negara, IRIB.
Menurut kesepakatan tersebut, Iran akan membuktikan kepada dunia bahwa negara Persia itu tak pernah memburu persenjataan nuklir, katanya.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif juga optimistis mengenai dicapainya kesepakatan yang akan menyelesaikan sengketa nuklir negeri tersebut setelah berbulan-bulan pembicaraan aktif.
“Kami ingin mencapai kesepakatan, dan saya kira itu mungkin,” kata Zarif setelah satu pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry di Wina, kata kantor berita resmi Iran, IRNA.
Komentar Zarif menjadi pelengkap pernyataannya yang juga ia keluarkan pada Selasa. Ia mengatakan penyelesaian program nuklir Iran, yang sepakati pada April di Swiss, dapat menyelesaikan perbedaan pendapat bagi kesepakatan akhir nuklir.
“Jika kita mau mencapai kesepakatan, itu harus mencakup tuntutan Barat dan kami. Saya percaya kesepakatan mesti dilandasi atas kesepakatan Lausanne, yang menyediakan kemungkinan bagi tercapainya penyelesaian,” kata Zarif sebagaimana dikutip IRNA.
Pembicaraan berada pada tahap penting dan Iran berusaha mencapai kesepakatan yang “adil dan seimbang”, kata Zarif pada Senin, setelah konsultasi satu-hari dengan para pejabat senior Iran di Teheran.
Zarif pada Selasa kembali menyatakan, “Mencapai kesepakatan nuklir jangka-panjang mungkin sulit dicapai tanpa pengakuan hak nuklir Iran. Tak ada kesepakatan yang akan dicapai kecuali semua masalah disepakati.
Ketua atom Iran Ali Akbar Salehi, Zarif serta pembantu khusus Hossein Fereidoun tiba di Wina pada Selasa untuk merundingkan kesepakatan yang lama ditunggu pada jam kesebelas tenggat yang ditetapkan sendiri.
Menteri luar negeri Iran bersama pejabat negara besar dijadwalkan bertemu di Wina guna membahas perbedaan pendapat dan perincian bagi penyelesaian mereka, kata satu sumber yang tak disebutkan jatidirinya oleh IRNA.
Iran dan kelompok P5+1 (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok ditambah Jerman) menyepakati kerangka kerja kesepahaman pada April, dan menetapkan 30 Juni sebagai tenggat untuk mencapai kesepakatan akhir, setelah luput dua tenggat sebelumnya pada Juni dan November. (Antara/ Xinhua-OANA)
Seorang petugas Kepolisian Sektor Tambang memadamkan kebakaran lahan menggunakan peralatan sederhana di daerah Rimbo Panjang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Senin (29/6). Pemprov Riau menetapkan status Siaga Kebakaran Lahan hingga Oktober 2015 karena potensi kebakaran sangat tinggi yang dipicu oleh kemarau ekstrim dan masih kuatnya perilaku masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. ANTARA FOTO/FB Anggoro
Sekitar 100 hektar lahan di Provinsi Riau saat ini terbakar.
Kepala Kepolisian Resort Pelalawan, Provinsi Riau, Ajun Komisaris Besar Polisi Ade Johan mengatakan “Dari pantauan dilapangan kita pastikan bahwa lahan yang terbakar rata-rata adalah lahan perkebunan milik masyarakat,” katanya kepada wartawan di Pekanbaru, Selasa.
Sebagian besar lahan yang terbakar tersebut merupakan lahan dengan tanaman sawit berumur enam tahun yang berada di Kecamatan Kerumutan.
Menurutnya, kebakaran lahan yang terjadi saat ini merupakan yang terparah dalam sepekan terakhir setelah titik panas mulai marak terdeteksi sejak pertengahan Juni.
Polisi berusaha membantu Badan Penanggulan Bencana Daerah dan Masyarakat Peduli Api memadamkan api selain terus berupaya mengungkap pelaku pembakaran.
Ia mengatakan sejak titik panas pertama kali terdeteksi pada pertengahan Juni, pihaknya telah mengamankan seorang pelaku pembakaran hutan dan lahan. Sementara itu, sejak awal Januari hingga Juni, iatelah menangkap 25 tersangka pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Berdasarkan data Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Pekanbaru pada Selasa pukul 16.00 WIB, kemarin, terpantau 12 titik panas dengan dua titik api.
Selain Pelalawan, titik panas dengan jumlah yang cukup tinggi juga terdeteksi di Kabupaten Rokan Hilir, dimana dalam sepekan terakhir keberadaan titik panas di kedua daerah mencapai 20 titik setiap harinya. Sementara itu secara umum terdapat 10 Kabupaten Kota di Riau sebagai daerah penyumbang titik panas.
Akibatnya sejak Senin, Kota Pekanbaru mulai terselimuti kabut asap. (Antara)
Tiongkok menyelesaikan beberapa kegiatan pengurukannya di Kepulauan Spratly di Laut Tiongkok Selatan, yang meningkatkan sengketa dengan negara tetangganya di Asia, kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Selasa.
Tiongkok meningkatkan pembangunan pulau buatan sejak tahun lalu, yang mengkhawatirkan beberapa negara di Asia dan mendatangkan kritik dari Amerika Serikat.
Amerika Serikat, yang menyerukan penghentian pembangunan pulau buatan oleh Tiongkok, pada awal bulan ini menyatakan prihatin atas rencana Tiongkok meningkatkan pekerjaan itu, termasuk untuk pertahanan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying mengatakan pengurukan di beberapa pulau dan terumbu karang di Laut Tiongkok Selatan akan selesai “dalam beberapa hari ke depan”.
Tiongkok sedang menggarap proyek reklamasi di tujuh terumbu karang yang berada di kepulauan kecil di tengah wilayah sengketa maritim Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei.
Gambar satelit terkini menunjukkan keriuhan kerja kontruksi pulau-pulau baru Tiongkok. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan Tiongkok telah melakukan reklamasi sebanyak 1.500 hektar tanah tahun pada tahun ini.
Hua Chunying tidak menyebutkan secara terperinci mengenai lokasi reklamasi yang disebutnya telah selesai tersebut.
“Langkah berikutnya, Tiongkok akan memulai penyelesaian fungsi relevan dari fasilitas-fasilitas yang ada,” kata Hua.
“Pembangunan tersebut untuk menyediakan layanan pemenuhan tuntutan warga sipil sekaligus memudahkan upaya kegiatan pencarian dan penyelamatan maritim Tiongkok, pencegahan bencana, penelitian maritim, pengamatan meteorologi, perlindungan lingkungan, keselamatan navigasi, perikanan dan sebagainya, sesuai dengan tanggung jawab internasional dan kewajiban (kami),” katanya.
“Tentu saja, pembangunan kami juga akan mencakup pemenuhan kebutuhan pertahanan militer yang diperlukan,” ujarnya.
Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah Laut Tiongkok Selatan, di mana kawasan tersebut dilewati kapal-kapal perdagangan dengan total nilai US$5 triliun setiap tahun.
Sarana militer dalam pembangunan tersebut mencakup landasan pacu sepanjang 3.000 meter dan radar peringatan dini pesawat, yang direncanakan beroperasi akhir tahun, kata salah satu komandan militer Amerika Serikat. (Antara/Reuters)
Warga menyalakan lilin dalam aksi Solidaritas Doa Duka Musibah Hercules di kawasan Tugu Titik Nol Solo, Jawa Tengah, Selasa (30/6) malam. Aksi tersebut untuk mendoakan korban musibah kecelakaan pesawat militer Hercules C-130 yang jatuh di Medan, Selasa (30/6). ANTARA FOTO/Maulana Surya
Presiden Joko Widodo menegaskan akan mengaudit total alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia menyusul kecelakaan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara di Medan, Sumatera Utara.
“Dari beberapa kali kecelakaan, kita harus memodernisasi dan memperbarui. Ini akan kita audit total, karena tidak sekali dua kali ini terjadi kecelakaan,” kata Presiden Jokowi di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa.
Presiden menyatakan sudah menanyakan kondisi pesawat termasuk tahun pembelian pesawat tersebut. Pesawat tersebut dibeli pada 1964 bahkan pernah digunakan oleh Presiden Soekarno.
Pesawat itu jatuh saat presiden melakukan kunjungan kerja ke Cilacap dan Banyumas.
Presiden mengaku telah mendapatkan laporan awal dari Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU) yang saat ini masih mengavukuasi dan mengidentifikasi korban.
“Laporan KSAU, semua dalam proses, sekali lagi kita berduka dan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan saat ini menjadi korban,” katanya.
Pesawat Hercules dengan nomor ekor A-1310 jatuh di Jalan Jamin Ginting Kota Medan, di dekat Landasan Udara Soewondo Medan pada Selasa sekitar pukul 11.00 WIB.
Pesawat tersebut hendak mengantar logistik ke Halim Perdanakusuma, Pekanbaru, Dumai, Medan, Tanjung Pinang, Ranai, dan Pontianak.(Antara)
Staf Asiana Airlines membasmi kuman di bagian dalam pesawat mereka di Incheon, Korea Selatan, Kamis (4/6). Peringatan mengenai wabah Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS) di Korea Selatan disebarkan hari ini dengan Korea Utara meminta pemeriksaan perbatasan sementara ratusan sekolah ditutup dan pihak berwenang kembali melaporkan lima kasus baru. ANTARA FOTO/REUTERS/Park Ji-ho/Yonhap/djo/15
Kementerian Budaya, Olahraga, dan Wisata Korea Selatan dan asosiasi agen perjalanan negara itu telah memulai program asuransi untuk menghilangkan kekhawatiran tentang keamanan pariwisata bagi wisatawan asing akibat Sindroma Pernafasan Timur Tengah (MERS).
Pelaksanaan program asuransi ini selama tiga bulan, sejak 22 Juni sampai 21 September tahun ini.
“Ciri khusus asuransi ini adalah wisatawan asing tidak perlu melakukan langkah khusus dan langsung terdaftar ke dalam program asuransi secara otomatis ketika masuk ke Korean Selatan,” ujar Oh Hyonjae mewakili otoritas Korea Selatan, siang tadi di Jakarta.
Ia mengatakan, jika wisatawan asing positif terkena MERS dalam dua puluh hari setelah kedatangannya ke Korea Selatan, mereka berhak mendapat kompensasi pengobatan sebesar lima juta won (biaya pengobatan + biaya perjalanan + biaya kompensasi).
Kemudian, jika wisatawan tersebut meninggal dalam 20 hari setelah dinyatakan positif MERS, wisatawan tersebut akan mendapat kompensasi sebesar 100 juta won. Program ini tidak berlaku untuk pemilik visa dengan waktu tinggal jangka panjang dan lama, penduduk tetap, serta kru (penerbangan dan pelayaran).
Peluncuran program asuransi ini bertujuan agar wisatawan asing tenang. Korea Selatan juga ingin menunjukkan bahwa pariwisata masih aman.
Sampai saat ini tidak ada kasus infeksi MERS terhadap wisatawan asing saat sedang mengunjungi negara itu. Oleh karena itu, ia yakin tidak akan ada wisatawan asing yang menggunakan asuransi ini.
“Diharapkan peluncuran program asuransi kali ini dapat meyakinkan agen perjalanan dan para wisatawan bahwa pariwisata Korea aman dari MERS,” ujar dia. (Antara)
