Maskapai penerbangan jenis sewa Susi Air menghentikan operasi penerbangan melayani rute perintis di Riau dan Kepulauan Riau dari Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru karena perbaikan pesawat.
“Armada pesawat yang dioperasikan Susi Air di Pekanbaru itu terbatas. Jadi ketika ada ‘trouble’, maka mereka tidak melayani penerbangan perintis,” kata Wendy Yolanda Pasaribu, perwakilan perusahaan travel yang selalu mangkal di Bandara Internasional SSK II Pekanbaru, Rabu.
Dia mengatakan maskapai penerbangan Indonesia yang dioperasikan oleh PT ASI Pujiastuti Aviation tersebut sudah tidak melayani penerbangan perintis selama hampir tiga pekan.
wal tahu ini, Susi Air kembali ditunjuk Kementerian Perhubungan untuk melayani penerbangan perintis seperti rute Pekanbaru-Dabo Singkep pergi pulang 3 kali dalam sepekan dan rute Pekanbaru-Tanjung Balai Karimun sebanyak 2 kali dalam sepekan.
Rute Pekanbaru-Tembilahan pp sekali dalam sepekan dengan harga tiket untuk ketiga rute perintis itu Rp283.300 per orang dan bayi Rp 32.830 per orang, sedangkan rute Pekanbaru-Pasir Pangaraian pp satu kali dalam sepekan dengan harga Rp 318.500 per orang dan bayi Rp 36.050 per orang.(ANTARA)
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan keterangan kepada wartawan terkait APBD 2015 di gedung Balaikota Jakarta, Senin (23/3). Dalam keterangannya Ahok mengatakan dengan DPRD menyetujui APBD 2014 menggunakan Pergub, sehingga Pemprov DKI Jakarta tidak perlu menunggu surat dari DPRD untuk disampaikan ke Kemendagri terkait APBD DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Pemerintah Provinsi DKI pada Selasa (30/6), meluncurkan portal data, yakni jakarta.go.id. Portal ini adalah portal data terbuka milik pemprov DKI yang dibuat untuk menciptakan transparansi data antara pemerintah dengan masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di acara peresmian Portal Open Data DKI dan Hackjak 2015, pada Selasa, (30/6), turut mengatakan bahwa membeberkan data secara transparan merupakan bentuk peningkatan partisipasi publik. Melalui portal ini, Ahok juga berharap agar terjadinya interaksi antara publik dan pemerintah. Dalam hal ini, pemprov DKI akan menyampaikan program dan selanjutnya menerima tanggapan dari masyarakat akan program tersebut.
Ahok juga menuturkan, portal ini merupakan usaha dari Pemprov DKI Jakarta untuk menghindari praktik “penyembunyian data” yang kerap kali dilakukan oleh pejabat serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing. Menurutnya, walaupun data tersebut disimpan, tetapi tetap tidak dibaca. Padahal, data tersebut berguna untuk perkembangan kota serta masyarakat.
Data yang terdapat pada portal tersebut nantinya tidak akan bersifat statis, namun aka nada pembaruan data. Pada praktiknya, Ahok akan mewajibkan SKPD untuk mengisi portal tersebut untuk pembaruan dan penambahan. Jika SKPD tidak mau mengisi, maka dinilai tidak mendukung kinerja pemprov dan tidak transparan.
Hingga saat ini, portal open data DKI Jakarta tersebut telah memiliki 403 kumpulan data. Beberapa sektor yang dihimpun dalam portal tersebut di antaranya pendidikan, kesehatan, keuangan daerah,kependudukan, perhubungan, lingkungan hidup, sosial, pariwisata dan kebudayaan, pekerjaan umum, serta penanggulangan bencana.
Guna menciptakan keterlibatan masyarakat, Ahok juga turut meluncurkan #HackJak2015 yang merupakan sebuah kompetisi pembuatan aplikasi yang memanfaatkan data dari situs jakarta.go.id, yang mengusung tema “Open Data For A Smarter Jakarta”. Tidak hanya itu, hal ini juga merupakan usaha dari Pemprov DKI untuk mewujudkan Jakarta Smart City. [*]
Ilustrasi Petani memotong tanaman padi yang sudah kering di Desa Hadiwarno, Jekulo, Kudus, Jawa Tengah, Selasa (30/6). Menurut Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan ada sekitar 20 hektar tanaman padi di darah itu mengalami puso atau gagal panen karna kekurangan pasokan air. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/ss/nz/15.
Sekitar 200 ribu hektare lahan pertanian di Indonesia masuk kategori kekeringan endemik atau kekeringan yang terjadi rutin dan menggejala luas. Pencegahan pun dilakukan agar areal yang gagal panen terus berkurang.
Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian mengatakan 200 ribu hektare areal pertanian di Indonesia masuk kekeringan endemik. Dari jumlah tersebut, tanaman padi yang mengalami gagal panen berada di angka 25 ribu hektare setiap tahunnya.
Amran menjelaskan, bahwa sejak Januari lalu sudah melakukan berbagai langkah antisipasi agar angka gagal panen berkurang hingga 10 hektare.
“Di antaranya dengan membangun saluran irigasi serta pembagian 40 ribu unit mesin pertanian,” katanya melalui keterangan resminya di Jakarta, kemarin.
Selain itu pihaknya menambahkan bantuan 20 ribu unit pompa air, untuk mengurangi angka kekeringan di areal pertanian wilayah Indonesia. Saat ini, lanjut Amran, belum ada areal tanaman padi yang gagal panen.
Untuk jangka pendek, kekeringan bisa ditangani dengan pembagian pompa air. Namun untuk jangka panjang, akan dilakukan pembuatan seribu embung penampung air hujan di setiap daerah sehingga diharapkan persediaan air untuk areal pertanian bisa mencukupi.
Kementerian Pertanian memprediksi fenomena alam El Nino atau cuaca ekstrem panas akan menurunkan produksi padi sekitar 1 juta ton gabah kering giling.
Kepala Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian, Balitbangtan, Kementan Dedi Nurhamsyah di Jakarta, Selasa, menyatakan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika melaporkan pada tahun ini Indonesia akan mengalami gejala alam El Nino.
Dampak fenomena alam tersebut terhadap sektor pertanian, akan ada 222.847 hektare lahan sawah irigasi yang kekeringan dari total 9 juta hektare. Dari luas areal tersebut, potensi kehilangan produksi 5 ton per hektare. “Artinya kita akan kehilangan panen lebih dari 1 juta ton,” katanya.
Namun demikian, menurut Dedi, hal itu tidak akan mengganggu target produksi padi tahun ini sebesar 73 juta ton gabah kering giling karena Indonesia masih memiliki lahan rawa yang berpotensi panen seluas lahan 509.000 hektare dengan produktivitas 5 ton per hektare atau mencapai 2,2 juta ton gabah kering giling.[*]
Ilustrasi: Tiga pesawat dikerahkan untuk lakukan evakuasi pesawat milik TNI AU Hercules yang membawa 120 lebih penumpang/ANTARA
TNI Angkatan Udara telah memberangkatkan tiga pesawat dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Lanud Suwondo, Medan, guna membantu proses evakuasi jenazah korban jatuhnya pesawat C-130 Hercules A-1310 di Medan.
Sesdispenau Kolonel Sus Sri Gustinisngsih, di Jakarta, Rabu, mengatakan, tiga pesawat yang dikerahkan terdiri dari satu pesawat C-130 Hercules registrasi A-1326 dari Skuadron Udara 31 Lanud Halim Perdanakusuma dan dua pesawat CN-295 masing-masing registrasi A-2905 dan A-2906 dari Skuadron Udara 2 Lanud Halim Perdanakusma, Jakarta.
Menurut dia, keberangkatan ketiga pesawat itu dipiloti masing-masing oleh Mayor Pnb Marvien, Letkol Pnb Lilik dan Mayor Pnb Alvian dalam melaksanakan misi mengangkut peralatan evakuasi serta membawa peti-peti jenazah dan personel evakuasi.
Rencananya, ketiga pesawat angkut tersebut sekembalinya dari Lanud Suwondo Medan juga akan dikerahkan untuk membawa para jenazah korban Hercules dari Lanud Suwondo Medan menuju beberapa Lanud tujuan.(ANTARA)
Ilustrasi Puluhan buruh PT China Gezhouba Group Corporation (CGGC) yang tergabung dalam Forum Buruh PT CGGC melakukan unjuk rasa di halaman gedung DPRD Sumut, di Medan. Dalam tuntutannya para buruh meminta kepada anggota dewan agar menyelesaikan masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami oleh puluhan buruh di perusahaan tersebut. FOTO ANTARA/Irsan Mulyadi
Ade Sudrajat, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia mengatakan tanda-tanda pemutusan hubungan kerja meningkat hingga akhir tahun. Alasan yang paling disebut adalah program efisiensi perusahaan.
“Pemutusan hubungan kerja tidak hanya mengancam sektor industri saja, tapi lini usaha lain,” katanya di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, faktor yang mempengaruhi adalah eksternal dan internal. Pertama dari sisi ekternal, dipengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar.
Dengan turunnya harga minyak dunia dari US$ 100 per barel sampai US$ 50 per barel, otomatis sektor manufaktur di seluruh dunia jadi bergerak lambat.
Selanjutnya menurut Ade, bersamaan dengan situasi tersebut pemerintah melakukan kenaikan harga bahan bakar minyak di tengah turunnya harga minyak dunia. Kebijakan ini diambil karena Indonesia bukan negara pengekspor minyak melainkan negara pengimpor energi.
Tidak hanya itu, kebijakan pemerintah lainnya melarang industri tambang mengekspor bijih mentah. Ada juga kebijakan energi lain, seperti tarif dasar listrik. Faktor eksternal itu membuat negara Indonesia bergantung dengan Tiongkok.
Sementara faktor internal, kenaikan harga energi menjadi patokan atas naiknya bahan pokok. “Sehingga, dana masyarakat terkuras untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak yang harganya makin meningkat,” ungkapnya.
Suprihatna Suhala, Ketua Asosiai Perusahaan Batubara Indonesia mengatakan meski angka persis PHK belum pasti, namun hal ini akan terjadi terutama di perusahaan menengah ke bawah. Contohnya di Provinsi Jambi, Awal tahun lalu, ada 30 perusahaan batubara. Sekarang tinggal dua perusahaan.
“Jelas, banyak pekerja yang di PHK karena perusahaan tutup,” katanya.
Supriatna menambahan, bisnis kontraktor paling berat. Pasalnya, perusahaan kontraktor sudah terikat investasi alat-alat berat. Sementara perusahaan tambang jika harga batubara turun tinggal menutup perusahaan.
“Total PHK karyawan di sektor ini sudah 400 ribu hingga 500 ribu orang dari total 1 juta pekerja,” katanya.
Dari sektor Tekstil, total potensi PHK di sektor ini mencapai 50 ribu karyawan hingga akhir tahun ini. Sementara perusahaan besar snderung lebih aman lantaran proyek terus mengalir. Contohnya PT Pan Brother. Asosiasi Persepatuan Indonesia menyebut total PHK karyawan di sektor usaha sepatu mencapai 11 ribu orang pekerja.
Pemberhentian kerja juga terjadi di sektor jasa, bahkan di industri perbankan. Misalnya, PT Bank CIMB Niaga yang sudah memberikan kesempatan karyawannya sukarela mengundurkan diri. Sementara jasa tenaga alih daya (outsourching) juga cukup terpukul. Banyak perusahaan pemakai jasa memutus kontrak kerjasama.
Ade berharap, Pemerintah bisa memberi solusi dan mewajibkan ke Badan Usaha Milik Negara agar membeli produk-produk lokal. Lalu, anggaran dana desa Rp 1 miliar hingga Rp 1,5 miliar harus tepat sasaran. Solusi lainnya, penurunan tarif listrik. “Tugas pemerintah menggelontorkan uang ke kelas menengah ke bawah,” tuturnya.[*]
Ilustrasi. Brimob menjaga 3 desa di Teluk Jambe . Foto. Istimewa.
Pemerintah Joko Widodo melibatkan ratusan aparat keamanan gabungan dalam sosialisasi pembayaran kompensasi Waduk Jatigede. Pelibatan itu dinilai berlebihan karena ratusan aparat melakukan intimidasi.
“Kalau kita perhatikan di tiap desa yang akan melaksanakan sosialisasi pembayaran kompensasi, pemerintah membawa aparat keamanan gabungan polri, TNI, Satpol PP dengan kekuatan penuh. Kedatangan aparat membuat warga takut karena secara tidak langsung terjadi intimidasi,” kata Kosasih, anggota Forum Koordinasi Kepala Desa Waduk Jatigede, Kosasih dihubungi, Jakarta, Selasa [30/6].
Dia menjelaskan, salah satu desa yang sudah melaksanakan sosialisasi pembayaran kompensasi menyebutkan bahwa lebih dari 100 personil diturunkan ke desa. Dengan banyaknya petugas keamanan yang dilibatkan, warga Jatigede tidak nyaman dan takut.
Sementara itu, Koordinator Agra Jawa Barat Wowon Muhammad Taufik mengatakan, intimidasi dan ancaman sudah mulai ada bagi warga yang menolak penggenangan air. Bahkan pemerintah melibatkan satu pleton polisi untuk sosialisasi pemberkasan, itu belum termasuk tentara dan linmas.
“Sosialisasi pembayaran itu hanya kedok saja, padahal ini tindakan pemaksaan yang dilakukan pemerintah untuk menerima cara-cara teknis pembayaran. Lalu setelah mengetahui cara teknis, warga disiapkan nomor rekening dari kecamatan dan setelah menerima, warga harus pergi dan bongkar rumahnya.”
Jika warga tidak mau meninggalkan lokasi rumah, kata Wowon, pemerintah akan memberi kuasa kepada perusahaan untuk membongkar rumah warga Jatigede. Hal ini akan menjadi persoalan baru, sebab masyarakat tidak mempunyai tempat penghidupan.[*]
Ilustrasi Kantor PT Telkom di Jakarta/ ANTARA FOTO
Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Azam Azman Natawijana, mengatakan Direksi PT Telkom Indonesia telah membohongi publik. Pasalnya, pernyataan Direksi PT Telkom terkait adanya usulan perubahan anggaran dasar pada perusahaan yang dipimpinnya itu, berbeda dengan yang disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno.
“Dalam pernyataannya di sidang terhormat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Direksi PT Telkom menyebut tak pernah ada usulan untuk mengubah anggaran dasar perusahaan di tingkat manapun. Namun, baru saja ibu Rini bilang Direksi PT Telkom yang telah mengusulkan meski masih di tingkat Kementerian,” kata Azam di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa [30/6].
Dia mengatakan, meski usulan adanya perubahan anggaran dasar baru sampai di tingkat kementerian, belum sampai pada Rapat Umum Pemegang Saham, tentu ini memperlihatkan bahwa Direksi PT Telkom sudah menunjukkan etiket yang tidak baik, lantaran ingin mengubah anggaran dasar perusahaan guna mempermudah perusahaan melakukan setiap aksi korporasi tanpa harus meminta izin kepada Dewan Komisaris.
Celakanya, ada indikasi perubahan anggaran dasar perusahaan plat merah ini, guna memuluskan rencana transaksi pertukaran saham anak usaha PT Telkom yaitu PT Mitratel dengan PT Tower Bersama Infrastructure. Yang sebelumnya telah ditolak oleh Dewan Komisaris perusahaan.
Di tempat yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, mengatakan Direksi PT Telkom sebelum diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham telah mengusulkan kepada pemerintah untuk mengubah anggaran dasar perusahaan. Tujuannya jika suatu saat dilakukan penjualan aset-aset tertentu perusahaan, tidak lagi perlu meminta persetujuan Dewan Komisaris.
“Namun, pemerintah yang juga sebagai pemilik saham mayoritas tidak setuju dengan perubahan anggaran dasar yang demikian. Dan usulan tersebut tentu saja kami tolak. Karena itu, usulan tersebut tidak sampai pada Rapat Umum Pemegang Saham, hanya sampai kementerian,” kata Rini. [*]
Ilustrasi Pembeli dan penjual bertransaksi di los sembako Pasar Bandarjo, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jateng, Rabu (3/6). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat melonjaknya harga sejumlah komoditas pangan jelang Ramadhan menyebabkan inflasi Mei 2015 di Jawa Tengah mencapai sebesar 0,51 persen dengan penyumbang terbesar, antara lain dari komoditas bawang merah, cabai merah, teluar ayam ras, daging ayam ras, dan bawang putih. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Rei/hp/15.
Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin mengatakan kelompok bahan makanan menyumbang lebih dari separuh inflasi Juni 2015 yang mencapai 0,54 persen (mtm).
“Yang masih tinggi memang inflasi untuk bahan makanan yakni sebesar 1,6 persen dengan andil 0,33 persen atau hampir 61 persen dari total inflasi,” katanya saat jumpa pers di Jakarta, Rabu.
Menurut Suryamin, momen puasa dan menjelang lebaran memang mendorong sejumlah bahan makanan pokok terdongkrak naik sehingga mendorong laju inflasi meningkat seperti beras, bawang merah, telor ayam, cabai, dan buah-buahan. “Tapi jika dilihat, inflasi 0,54 persen ini relatif terkendali,” katanya.
Inflasi Juni 2015, jika dibandingkan dengan inflasi dalam lima tahun terakhir nisbi lebih rendah, kecuali pada Juni 2013. Pada 2010 hingga 2014 inflasi tercatat berturut-turut 0,97 persen, 0,55 persen, 0,62 persen, 1,03 persen, dan 0,43 persen. “Dari 2010-2013, bulan Juni masih jauh dengan bulan puasa sementara pada Juni 2015 sudah masuk ke puasa. Jadi penanggulangan harga bisa dibilang sudah cukup berhasil,” katanya.(ANTARA)
Ilustrasi: Tower di sekitar pembangkit listrik/ANTARA
Pemerintah akan mengurangi jumlah penerima subsidi listrik pada 2016 nanti. Jika pada tahun ini terdapat 44 juta pelanggan, nantinya akan dikurangi menjadi 15,5 juta pelanggan. Menurut Sofyan Basir, Direktur Utama PLN, pada Selasa (30/6), rakyat miskin di Indonesia saat ini berjumlah 15,5 juta orang, oleh karena itu merekalah yang nantinya akan berhak menerima subsidi listrik.
Sofyan juga menambahkan, pemerintah turut mengajukan perubahan mekanisme mengenai pemberian subsidi listrik tersebut. Dalam hal ini, pemerintah mengajukan pengalihan subsidi listrik dari subsidi harga ke subsidi orang. Lebih lanjut, mekanisme yang akan dilakukan adalah mengisi deposit ke rekening pengguna listrik yang tergolong warga miskin.
Sebelumnya, Menteri Sudirman Said dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI di Jakarta mengatakan, target 10 besar penerima subsidi listrik akan direncanakan di RAPBN 2016. Alokasi subsidi tersebut adalah sebesar Rp 28 triliun bagi pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA) dan subsidi sebesar Rp 31 triliun bagi pelanggan dengan daya 900 VA. Total subsidi yang diterima oleh kedua golongan tersebut mencapai Rp 59,40 triliun atau sama dengan 89,2% dari total subsidi.
Pengurangan subsidi listrik yang diberlakukan pemerintah ini dikatakan dapat menghemat listrik sebanyak Rp 4 triliun. Sedangkan menurut Sudirman, penghematan listrik ini dapat tercapai jika tarif listrik dinaikan sebesar 5% per 3 bulan pada 2016 nanti. Menurutnya, kenaikan tarif tersebut akan diberlakukan untuk semua golongan kecuali bagi pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA dengan pemakaian listrik di bawah 60 kWh.
Saat subsidi listrik dikurangi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga tengah mengusulkan penambahan anggaran subsidi listrik untuk tahun depan. Kementerian ESDM mengajukan nilai subsidi listrik tahun 2016 menjadi Rp 73 triliun. Jumlah ini meningkat dari tahun lalu yang hanya Rp 66 triliun. [*]
