Koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay Indonesia mendesak Setya Novanto mundur dari posisinya sebagai Ketua DPR terkait dugaan pelanggaran etika dalam kasus perpanjangan...
Dewan Perwakilan Rakyat hingga kini belum melakukan pembahasan terkait revisi Undang-Undang Penyiaran. Padahal, revisi undang-undang tersebut masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Karenanya, revisi...
Korupsi politik terkait dengan kuasa jabatan yang melekat pada seseorang. Kuasa jabatan itu bisa berasal dari jabatan politik di partai politik, serta kuasa jabatan...
Kepala Divisi Riset Lembaga Bantuan Hukum Pers, Asep Komarudin, mengatakan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang hingga kini belum dibahas oleh pemerintah...
Selain “gemar meributkan” kepentingan masing-masing, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga tidak produktif dalam bekerja dan terjangkit penyakit koruptif. Kemalasan itu dapat diukur dari jumlah...
Keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan yang menunda putusan sidang terkait kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto disebut berpotensi akan...
Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan terkait persoalan yang membelit Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto diminta terbuka. Keterbukaan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan diperlukan untuk memperbaiki...
Belum lama ini Komisi III DPR RI selesai menyelenggarakan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Komisi Yudisial. Hasilnya, dua...
Koailisi Bongkar Mafia Parlemen menyatakan Mahkamah Kehormatan Dewan memiliki kesempatan utuk memperbaiki citra Dewan Perwakilan Rakyat yang selama ini terpuruk karena berbagai persoalan. Namun,...
