Sabtu, Agustus 2, 2025
- Advertisement -.

CATEGORY

Berita

KPK Belum Sentuh Korporasi di Kehutanan

Indonesia Corruption Watch menilai penanganan perkara korupsi kehutanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memberi kontribusi mengembalikan kerugian keuangan negara. Salah satunya dari Marthias, terpidana korupsi...

Negara Rugi Puluhan Triliun dari Sektor Kehutanan

Cepatnya laju penyusutan hutan alam Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir tidak diiringi dengan meningkatnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam bentuk dana reboisasi dan...

Klaim Surplus Pangan Jokowi Hanya Pencitraan

Pemerintahan Joko Widodo yang sebelumnya selalu menyatakan tahun ini Indonesia akan surplus pangan, terutama dari komoditas beras, dinilai hanya pencitraan. Pasalnya, surplus yang selalu...

Utamakan UU Nelayan Ketimbang Revisi UU KPK

Rencana pemerintah Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat memangkas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan...

Boikot Produk untuk Mendidik Perusahaan Pembakar Lahan

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nasional, Abetnego Tarigan, mengatakan boikot oleh masyarakat terhadap produk pembakar lahan merupakan tindakan mendidik perusahaan. Dengan boikot, perusahaan...

Koalisi Bersih: Lawan Pengusung Revisi UU KPK!

Gabungan lembaga swadaya masyarakat yang menamakan diri Koalisi Bersih menegaskan akan terus berperang melawan partai-partai politik yang saat ini tengah gencar mengajukan kembali draf...

Merevisi UU KPK, Membunuh KPK

Munculnya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi baru-baru ini merupakan upaya pelemahan terhadap KPK. Upaya Dewan Perwakilan Rakyat yang menginisiasi revisi undang-undang tersebut merupakan bentuk...

Imparsial: Utamakan Kesejahteraan Prajurit Dulu

Kementerian Pertahanan berencana menerapkan kewajiban bela negara bagi masyarakat Indonesia, mulai dari tingkatan taman kanak-kanak hingga universitas serta karyawan atau pekerja kantoran. Namun, berbagai...

Pemerintah Diminta Menunda Pengampunan Pajak

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, pengampunan pajak bagi orang pribadi atau badan usaha sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Sebab,...

Artikel Terbaru

- Advertisement -.

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.