- Advertisement -.

CATEGORY

Berita

Megawati: Indonesia Kehilangan Jati Diri

Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5, mengatakan, gagasan revolusi mental Pancasila bisa berfokus pada tiga mentalitas utama, yakni budaya kemadirian, budaya gotong royong, dan budaya...

Kepemimpinan Jokowi Dianggap Masih Lemah

Kepemimpinan Joko Widodo selama setahun menjabat sebagai Presiden dianggap masih lemah, terutama dalam mengatur kinerja pemerintahannya. Akibatnya berdampak pada agenda program kebijakan Nawa Cita...

Bima Arya Dinilai Tak Mengerti Konstitusi

Wali Kota Bogor Bima Arya menerbitkan Surat Edaran No. 300/321-Kesbangpol yang melarang perayaan Asyura bagi penganut Syiah di Kota Bogor. Alasan Bima Arya mengeluarkan...

Setahun Memimpin, Banyak Kebijakan Jokowi Tak Konsisten

Setahun Presiden Joko Widodo memimpin, banyak kebijakan yang sebelumnya dilontarkan Jokowi ke hadapan publik tidak sesuai dengan implementasinya di lapangan. Bagi publik, hal tersebut...

Pemerintah Harus Seleksi Utang Luar Negeri untuk Pertahanan

Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan utang luar negeri kepada pemerintah untuk memenuhi anggaran pertahanan 1,5% dari produk domestik bruto (PDB) pada Minimum Essential Force (MEF)...

Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembakar Lahan Amat Terlambat

Pemerintah berencana akan mencabut izin usaha perusahaan yang terbukti membakar hutan atau lahan pada tahun depan. Rencana pencabutan izin tersebut dinilai sangat terlambat. Sebab,...

Stop Salurkan Kredit Kepada Korporasi Pembakar Lahan

Koalisi ResponsiBank Indonesia menilai kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan di beberapa Provinsi Indonesia telah mengakibatkan kerugian besar, baik kerugian materil maupun...

PUKAT UGM: Pemberantasan Korupsi Hancur Lebur

Setahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memimpin, cita-cita untuk mengupayakan penegakan dan pemberantasan korupsi di Indonesia hancur lebur. Sebab, faktanya janji yang disampaikan Jokowi-JK pada...

Pola Transaksional Hambat Pembahasan APBD DKI 2016

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi mempertanyakan keterlambatan pengesahan kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) 2016 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta....

Artikel Terbaru

- Advertisement -.