Aliansi Gerakan Reforma Agraria menilai keberpihakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang pertanahan semakin jelas terhadap para pemodal. Hal itu bisa dilihat dari kinerja Jokowi selama satu tahun dalam program pembagian lahan 9,2 juta hektare kepada pemodal. Akibatnya menimbulkan konflik tanah antara masyarakat, pemodal dan pemerintah.
Sekretaris Jenderal AGRA Rahamt Ajiguna mengatakan, pemerintah seharusnya menyelesaikan konflik-konflik agraria di era Orde Baru dan saat ini. Namun kenyataannya Jokowi menambah konflik baru dan menghancurkan sumber kehidupan masyarakat kecil, seperti terjadi di Waduk Jatigede dan pembukaan lahan baru di Papua. Atas nama pembangunan mereka dipaksa keluar dari desanya dan penghidupan mereka dari sawah dan hutan alam dihancurkan.
“Pola pembagian 9,2 juta hektare tanah, konsepnya seperti Orde Baru. Membagikan tanah kepada pemodal atau kerjasama dalam pola kemitraan, plasma, dan inti plasma. Akibatnya, terjadi konflik di masyarakat hingga saat ini,” kata Rahmat ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (20/10).
Rahmat mencontohkan kasus ganti rugi yang tak sesuai harga pasar atau pembagian hasil kerja kemitraan yang tak sesuai kesepakatan.
Selain itu, AGRA menyoroti kebijakan paket ekonomi jilid III pemerintahan Jokowi. Dalam paket kebijakan itu, Jokowi mempermudah izin di sektor kehutanan kepada pemodal. Bukan tidak mungkin konflik semacam ini akan meningkat di masa depan.
Dengan banyaknya konflik, AGRA menambahkan, kriminalisasi terhadap petani juga akan meningkat. Jika dicermati setahun ini, penyelesaian konflik di rezim Jokowi tidak berpihak kepada petani, akan tetapi berpihak ke pemodal. Salah satu indikasinya pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan bahwa orang asing tidak akan lama dalam mengurus izin.
“Pergi pagi, siangnya sudah selesai izinnya. Selanjutnya biasa dikuasakan kepada orang lain. Ini sangat bertentangan dengan petani karena pasti mereka terkena dampak dari kebijakan itu,” ungkap Rahmat.
Karena itu, jika serius mau menyelesaikan masalah pertanahan, pemerintahan Jokowi harus komitmen dengan dua hal. Pertama, stop pemberian izin perkebunan dan pertambangan, baik di nasional maupun di kabupaten/kota. Kedua, penyelesaian konflik harus diselesaikan secepatnya.
“Jika kedua syarat itu dipenuhi, ke depan konflik akan berkurang. Sebaliknya jika dua syarat itu tak dipenuhi, konflik akan bertambah,” tegasnya. Rahmat juga menyatakan dia tidak terlalu berharap dengan Jokowi, tapi suka atau tidak suka, kita menuntut programnya direalisasikan untuk kepentingan rakyat.
Seperti diketahui, hari ini, tepat satu tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf kalla. Dalam satu tahun, banyak pekerjaan yang belum diselesaikan baik di sektor agraria, pertanian, ekonomi, politik dan hukum. Banyak kalangan menilai pemerintah belum optimal menajalankan roda pemerintahan, karena itu banyak kritik dan saran untuk evaluasi pemerintah ke depan.
