Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Sumatera Barat, Novi Chandra, mengatakan pemerintah harus segera membentuk badan ketahanan pangan. Pembentukan lembaga tersebut diperlukan untuk memperbaiki persoalan kebutuhan pangan nasional, terutama untuk tanaman pangan di sektor pertanian.
“Badan ketahanan pangan mendesak untuk segera dieksekusi oleh pemerintah. Tujuannya untuk mengorganisir pencapaian kebutuhan pangan nasional, dengan mensukseskan keberhasilan musim tanam padi. Alih-alih meningkat, yang terjadi justru kita selalu gagal panen karena ketidakseriusan pemerintah membantu dan menjaga produksi pertanian para petani,” kata Novi kepada Geotimes di Jakarta, Kamis (15/10).
Dia menjelaskan, Indonesia sampai saat ini belum mempunyai badan ketahanan pangan nasional. Padahal, Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan, melalui Peraturan Presiden, pemerintah perlu membentuk lembaga otoritas yang mengatur tentang pangan.
“Belum adanya badan ketahanan pangan ini sulit rasanya Indonesia bisa mencapai ketahanan pangan, apalagi untuk mencapai kedaulatan pangan. Padahal, kita memiliki tenaga untuk mencapai hal tersebut. Kita punya banyak ilmuwan pertanian yang dapat dimaksimalkan peranannya,” tuturnya.
Menurut Novi, badan ketahanan pangan nantinya harus mempunyai otoritas yang kuat setara dengan kementerian. Sebab, dengan posisi yang setara itu, badan tersebut turut memiliki otoritas untuk menentukan posisi keberpihakan pemerintah. Dengan begitu, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor pangan atau pertanian berada di pihak masyarakat atau petani.
“Selain itu, lembaga ini juga dapat berfungsi melakukan penelitian pertanian, sehingga dapat meningkatkan inovasi dan teknologi di sektor pertanian. Dengan demikian, pertanian kita punya daya saing dengan produk-produk pertanian negara lain.”
Sementara itu, pengamat politik pangan Andi Sinulingga mengatakan, keberadaan badan ketahanan pangan sebagai upaya bentuk keadilan sosial bagi para petani. Badan ini nanti bertugas untuk melindungi petani, mulai dari sektor hulu sampai hilir. Di sektor hulu, badan tersebut dapat membantu meningkatkan produktivitas petani dengan menciptakan berbagai inovasi. Sementara di hilir, badan ini mengatur harga jual keekonomian hasil produksi para petani.
“Dengan begitu, petani tidak lagi mengalami kerugian besar. Sebab, selama ini kerugian yang timbul kerap menjadikan petani beralih profesi. Hal ini tentu berdampak pada produktivitas hasil pertanian yang semakin menurun. Akibatnya, kita lagi-lagi dihadapkan pada persoalan impor pangan,” kata Andi.
