Habisnya masa kontrak subsidi public service obligation (PSO) dari pemerintah kepada PT Kereta Commuter Jabodetabek (PT KCJ) menyebabkan kenaikan tarif penumpang sebesar Rp 1.000 per orang untuk 25 kilometer pertama. Rencana kenaikkan itu akan dilaksanakan pada awal November.
Mantan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, mengatakan, KCJ harus melakukan audit dana PSO terlebih dulu sebelum menaikkan tarif kereta. Agar bisa diketahui berapa pendapatan dari iklan dan tiket. Intinya, semuanya diumumkan dulu kepada publik agar kekurangannya diketahui.
“Ini kan pertanggungjawaban kepada publik tidak ada. Tiba-tiba ada launching kenaikan tarif kereta. Jangan begitu dong menggunakan masyarakat untuk meminta PSO kepada pemerintah,” kata Tigor dihubungi, Jakarta, Senin (19/10). “Usaha dulu, jangan semua dibebankan ke masyarakat.”
Menurut Tigor, sudah menjadi kewajiban PT KCJ memberikan pertanggungjawaban itu kepada publik. Sebab, dana itu juga dari publik. Jika tidak ada pertanggungjawaban, pemerintah kemungkinan besar tidak akan memberikan tambahan PSO kepada PT KCJ. “Keuangannya saja enggak terbuka. Bagaimana mau ditambah oleh pemerintah,” tegasnya.
Dia juga menyoroti pengelolaan kereta di era kepemimpinan Edi Sukmoro. Menurut Tigor, tidak ada peningkatan keamanan, keselamatan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bahkan kinerjanya menurun dibandingkan pada era Ignasius Jonan sebagai direktur utama PT KAI.
Tigor menunjuk kasus tabrakan kereta di Stasiun Juanda dan kereta yang anjlok. “Itu bukti tidak ada keselamatan bagi masyarakat,” ungkap Tigor yang juga Ketua Forum Warga Kota Jakarta. Bahkan penambahan kereta tidak diiringi dengan penambahan jalur kereta, sehingga penambahan itu tidak berdampak signifikan terhadap penumpang.
Bagi Tigor, penambahan kereta harus diiringi dengan penambahan jalur kereta. Sebab, trafik perjalanan yang tinggi harus menjadi terobosan baru dari KCJ. Jika tidak, double track tidak akan efektif. Setiap pagi dan sore, kereta antri masuk stasiun terlalu lama, bisa 10-30 menit. Akibatnya, terjadi keterlambatan dan penurunan kualitas operasional.
Karena itu, Tigor mendesak manajemen PT KAI untuk berusaha meminta PSO kepada pemerintah. Kalau tiket dinaikkan itu lucu, sebab ini angkutan publik yang paling diminati oleh masyarakat.
Sementara itu, Manager Communication PT KCJ Eva Chairunisa mengatakan, penumpang selama ini mendapat subsidi Rp 3.000 dari pemerintah sehingga tarif yang dibayar Rp 2.000 per 25 kilometer pertama. Tiap kilometer selanjutnya dapat PSO dari pemerintah Rp 1.000. Jadi, tarif yang dikenakan kepada penumpang Rp 1.000. Namun, karena kontrak PSO hanya berlaku sampai November 2015, maka akan ada perubahan tarif kereta.
“Jadi, tarif PSO dasar operator tidak naik. Tapi besaran PSO yang berkurang sehingga harus ada penyesuaian tarif,” katanya. Seperti diketahui, tarif KRL Jabodetabek akan berubah pada November mendatang. Penumpang yang tadinya membayar Rp 2.000 harus membayar Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama. Kemudian, 10 kilometer selanjutnya menjadi Rp 1.500 dari tarif Rp 1.000.
