Rencana pemerintahan Joko Widodo yang akan mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu tiga tahun dinilai tak akan tercapai. Pasalnya, strategi pemerintah saat ini untuk mencapai swasembada pangan polanya tak jauh berbeda dengan yang dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Said Abdullah, mengatakan, melalui Kementerian Pertanian, pemerintah mengeluarkan upaya khusus untuk mencapai program swasembada pangan. Dalam upaya khusus itu, pemerintah banyak memberikan peningkatan bantuan berupa benih, pupuk, pestisida, traktor, rehabilitasi irigasi, serta pendampingan. Dengan cara demikian seolah-olah dapat dipastikan bakal meningkatkan produksi rata-rata sebesar 3% untuk padi, 5,25% jagung dan 28,23% kedelai.
“Padahal, pendekatan yang sama sekali tidak berbeda itu telah terbukti gagal mengantarkan Indonesia mencapai swasembada pangan. Pada periode pertama SBY menjabat, SBY mencanangkan swasembada pangan pada 2010. Nyatanya target itu gagal. Lantas diperpanjang di periode kedua pemerintahannya, dengan menargetkan swasembada berkelanjutan pada 2014. Dan lagi-lagi gagal,” kata Said di Jakarta.
Dia mengungkapkan, pedekatan pertanian yang dilakukan pemerintah Joko Widodo saat ini sarat dengan kepentingan korporasi. Itu terlihat dari dipaksakannya para petani menggunakan bantuan dari pemerintah berupa pupuk sintetis, benih, dan pestisida yang merupakan produk-produk swasta. Melalui pendekatan tersebut, banyak petani mengalami gagal panen lantaran tanaman padi mereka mudah terserang hama penyakit.
“Kami telah banyak bertemu dengan petani. Pengalaman mereka menunjukkan penggunaan pupuk yang berlebih dan berjangka panjang bisa menyebabkan pendangkalan dan hancurnya ekosistem tanah. Akibatnya, tanah menjadi rusak, mikroba tanah punah, produksi juga tak lagi bisa tinggi,” tutur Said.
Selain itu, lanjut dia, pendekatan pemerintah dengan cara demikian faktanya terlampau mahal. Dan keberlanjutan produksi yang dihasilkan juga tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan. Misalnya, dalam lima tahun untuk menaikan produksi padi sebanyak 17,4% dibutuhkan kenaikan anggaran hingga 611%. Pada saat yang sama impor beras justru naik hingga 117% dan periode berikutnya naik menjadi 482,6%.
“Hal ini membuat subsidi pupuk menjadi sia-sia. Belum lagi hingga saat ini masih ada persoalan distribusi pupuk yang belum selesai. Kelangkaan pupuk terjadi di mana-mana, penyelundupan pupuk bersubsidi masih marak terjadi.”
Karena itu, Said meminta pemerintahan Jokowi belajar dari kegagalan pemerintah sebelumnya. Penggunaan pupuk kimia sintetis buatan swasta telah terbukti mengakibatkan kerugian, baik dari sisi keberlanjutan produksi pangan maupun biaya yang dikeluarkan. Tak hanya itu, bantuan benih menjadi faktor yang mempercepat hilangnya keragaman sumber daya asli yang dimiliki Indonesia.
Said menambahkan, untuk mencapai swasembada pangan, pemerintah perlu memanfaatkan sumber daya lokal. Pendekatan pertanian yang berkelanjutan dengan cara organik seharusnya menjadi pilihan. Terlebih Indonesia kaya sumber daya genetika yang dapat dimanfaatkan sebagai benih. Dengan benih organik buatan sendiri terbukti lebih unggul dibanding produk benih swasta. Dan ini sudah terbukti, banyak petani menggunakan metode demikian.
