- Advertisement -.

CATEGORY

Berita

Setahun Memimpin, Banyak Kebijakan Jokowi Tak Konsisten

Setahun Presiden Joko Widodo memimpin, banyak kebijakan yang sebelumnya dilontarkan Jokowi ke hadapan publik tidak sesuai dengan implementasinya di lapangan. Bagi publik, hal tersebut...

Pemerintah Harus Seleksi Utang Luar Negeri untuk Pertahanan

Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan utang luar negeri kepada pemerintah untuk memenuhi anggaran pertahanan 1,5% dari produk domestik bruto (PDB) pada Minimum Essential Force (MEF)...

Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembakar Lahan Amat Terlambat

Pemerintah berencana akan mencabut izin usaha perusahaan yang terbukti membakar hutan atau lahan pada tahun depan. Rencana pencabutan izin tersebut dinilai sangat terlambat. Sebab,...

Stop Salurkan Kredit Kepada Korporasi Pembakar Lahan

Koalisi ResponsiBank Indonesia menilai kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan di beberapa Provinsi Indonesia telah mengakibatkan kerugian besar, baik kerugian materil maupun...

PUKAT UGM: Pemberantasan Korupsi Hancur Lebur

Setahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memimpin, cita-cita untuk mengupayakan penegakan dan pemberantasan korupsi di Indonesia hancur lebur. Sebab, faktanya janji yang disampaikan Jokowi-JK pada...

Pola Transaksional Hambat Pembahasan APBD DKI 2016

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi mempertanyakan keterlambatan pengesahan kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) 2016 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta....

DPR Didesak Bentuk Pansus Freeport

Dewan Perwakilan Rakyat perlu memperhatikan pola pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sebab, pengelolaan yang ada saat ini sudah semakin semrawut, terutama untuk sektor...

Setahun Jokowi-JK, Kebebasan Berekspresi Terancam

Direktur Eksekutif Yayasan SatuDunia Firdaus Cahyadi mengatakan, kebebasan berekspresi di internet masih menjadi ancaman dalam satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal itu...

Program Bela Negara Perlu Ditinjau Ulang

Program bela negara yang tengah digulirkan pemerintah melalui Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan akan diterapkan pada 22 Oktober 2015 dinilai tidak punya dasar aturan...

Artikel Terbaru

- Advertisement -.