Dalam berbagai literatur ekonomi pembangunan, kelas menengah sering disebut sebagai silent engine of growth, tidak selalu mencolok, namun sangat menentukan. Penurunan jumlah kelas menengah bukan sekadar fenomena distribusi pendapatan, akan tetapi merupakan sinyal struktural tentang melemahnya fondasi pertumbuhan jangka menengah–panjang. Ketika kelas menengah menyusut, ekonomi kehilangan penopang konsumsi domestik, sumber modal manusia, serta basis legitimasi sosial bagi kebijakan publik. Penurunan kelas menengah memiliki implikasi serius terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tiga kanal utama; permintaan agregat, kualitas institusi, dan dinamika produktivitas.
Secara makroekonomi, kelas menengah berperan sebagai jangkar konsumsi domestik. Tidak seperti kelompok berpendapatan tinggi lain yang memiliki kecenderungan menabung lebih besar atau mengalihkan belanja ke luar negeri, kelas menengah membelanjakan proporsi pendapatannya pada barang dan jasa domestik: perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan UMKM.
Penurunan kelas menengah melemahkan stabilitas permintaan agregat. Pertumbuhan menjadi semakin bergantung pada ekspor atau konsumsi kelompok atas yang volatil. Ketimpangan yang terus meningkat akan menekan permintaan efektif karena pendapatan terkonsentrasi pada kelompok dengan “tambahan penghasilan untuk dikonsumsi” (marginal propensity to consume) yang lebih rendah. Dengan kata lain, menyusutnya kelas menengah bukan hanya masalah sosial, tetapi juga hambatan langsung bagi pertumbuhan ekonomi (Joseph Stiglitz, 2013).
Bank Dunia dalam laporan terbarunya mengenai Prospek Ekonomi Indonesia (Indonesia Economic Prospects/IEP) yang terbit pada Desember 2025 secara khusus menyoroti perkembangan masyarakat kelas menengah. Dalam hal ini, pendapatan dan konsumsi kelas menengah bergerak secara moderat. Bank Dunia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran angka 5% pada 2026, sebelum menanjak ke level 5,2% pada 2027. Ini menjadi pertumbuhan yang baik di tengah tantangan global, namun belum cukup untuk mendorong kesejahteraan lebih lanjut bagi mayoritas masyarakat Indonesia.
Tingkat kemiskinan nasional menurun sebesar 0,5 poin persentase dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mencapai 8,5% pada Maret 2025. Bank Dunia bahkan menilai pertumbuhan ekonomi baru-baru ini relatif pro-kemiskinan, di mana konsumsi kelompok 40% ke bawah meningkat dengan rata-rata 3,5% atau lebih tinggi dari 2,5% antara 2023 dan 2024. Namun, pertumbuhan pendapatan dan konsumsi bagi kelas menengah relatif lebih moderat. Antara 2023 dan 2024, rumah tangga di persentil konsumsi ke-40 hingga ke-90 atau kelompok menengah) mengalami pertumbuhan konsumsi sebesar 2%. Selain itu, pada September 2024 hingga Agustus 2025, pendapatan riil median menurun sebesar 0,2% per bulan, didorong oleh penurunan di kelompok menengah. Rumah tangga miskin 40% terbawah, mengalami peningkatan yang jauh lebih kuat, dengan pendapatan riil bulanan naik 1,1%, dibandingkan dengan hanya 0,2% untuk 20% teratas.
Kelas menengah selama ini menjadi tulang punggung sektor konsumsi Indonesia, namun kini, pelan tapi pasti, sedang mengalami penurunan. Mereka bukan hanya pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga fondasi stabilitas sosial. Namun, data terbaru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: populasi kelas menengah Indonesia turun dari 57,3 juta jiwa pada 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada 2024 (GoodStats, 2024). Faktor apakah yang menjadi penyebab di balik penurunan ini? Apakah semata dampak pandemi, inflasi yang meningkat, atau perubahan arah kebijakan ekonomi?
Pelajaran dari Tiongkok dan Korea Selatan
Kecemasan akan lambatnya pertumbuhan kelompok kelas menengah juga menimpa Tiongkok dan Korea Selatan. Data Bank Dunia menunjukkan Tiongkok memiliki kelompok kelas menengah terbesar secara jumlah dalam beberapa dekade terakhir, tetapi pertumbuhan kelas menengah mengalami perlambatan sejak akhir 2010-an dan khususnya pasca-pandemi. Data ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan rumah tangga melambat dan konsumsi domestik lemah pada 2023, indikator yang menandakan tekanan pada perluasan kelas menengah.
Data survei dan analisis Bank Dunia sebelum 2020 menyajikan angka sekitar 50% populasi di kelompok kelas menengah berdasarkan klasifikasi internasional. Namun, sejak 2019–2023, banyak analisis menyebut pertumbuhan middle class melambat drastis (transisi dari ekspansi cepat menjadi pertumbuhan marginal). Karena National Bureau of Statistics (NBS) Tiongkok menggunakan rentang pendapatan nominal domestik untuk “middle income”, perbandingan antartahun harus menyesuaikan dengan inflasi dan perubahan struktur pendapatan. Tiongkok masih memiliki basis middle class besar secara kuantitas, akan tetapi momentum pembentukan kelas menengah baru menurun dalam 3-5 tahun terakhir akibat perlambatan ekonomi, perlambatan pertumbuhan sektor properti, dan tekanan ketenagakerjaan.
Sedangkan di Korea Selatan (Korsel), laporan OECD menyoroti bahwa proporsi rumah tangga warga Negeri Ginseng tersebut yang masuk kriteria kelas menengah (OECD: 75–200% median disposable income) naik dalam dekade terakhir. Laporan dan data Statistik Korea menyebut proporsi naik menjadi ~59% pada 2023 (dibandingkan dengan level ~54–56% beberapa tahun sebelumnya). Meskipun demikian, banyak anggota masyarakat merasa ekonomi mereka masih rapuh. Dalam laporan tersebut juga ditemukan fakta bahwa meski proporsi meningkat, perasaan ketidakamanan ekonomi di antara middle class tetap tinggi.
Untuk mengatasi lambatnya pertumbuhan kelas menengah, Beijing dan Seoul mengambil kebijakan ekonomi yang menitikberatkan, pertama, pada program common prosperity (redistribusi, regulasi sektor teknologi, upaya menstabilkan pasar properti, peningkatan perlindungan sosial). Di samping itu, pemerintah juga mengumumkan kebijakan untuk menstabilkan permintaan perumahan dan memperluas subsidi/layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Kedua, kombinasi kebijakan pasar tenaga kerja (program untuk mengurangi precarious work), peningkatan jaminan sosial, subsidi untuk kelompok rentan, dan kebijakan perumahan yang lebih terfokus. OECD dan otoritas pemerintah Korsel mengedepankan kebijakan untuk menangani kelompok usia tua dan masalah tenaga kerja muda. Hasilnya, proporsi yang masuk kategori kelas menengah relatif stabil/naik, meski tekanan hutang rumah tangga dan biaya hidup tetap besar.
Pelajaran utama dari Cina dan Korea Selatan dalam mengatasi penurunan kelas menengah adalah bahwa kelas menengah bukan hasil sampingan pertumbuhan, melainkan hasil desain kebijakan yang bersifat jangka panjang. Kesamaan strategi keduanya adalah bahwa keduanya merupakan negara aktif dan fokus pada stabilitas, bukan hanya ekspansi, dan menganggap kelas menengah sebagai basis konsumsi, penopang pajak, dan jangkar stabilitas politik.
Pelajaran utama dari Cina dan Korea Selatan dalam mengatasi penurunan kelas menengah adalah bahwa kelas menengah bukan hasil sampingan pertumbuhan, melainkan hasil desain kebijakan yang bersifat jangka panjang dan berfokus pada stabilitas, bukan hanya ekspansi, dan menganggap kelas menengah sebagai basis konsumsi, penopang pajak, dan jangkar stabilitas politik dalam jangka panjang.
