- Advertisement -.

CATEGORY

Berita

LBH Jakarta Kecam Tindakan Polisi Mengkriminalisasi Buruh

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengecam tindakan pihak kepolisian yang melakukan kriminalisasi dengan cara kekerasan terhadap buruh dan sejumlah masyarakat yang menyampaikan pendapatnya di muka...

Buruh Desak Pemerintah Cabut PP Pengupahan

Koalisi gerakan buruh dari berbagai aliansi menolak keras Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Penolakan tersebut ditunjukkan buruh dengan melakukan aksi demonstrasi...

Anggaran Kementerian Kelautan 2015 Berpotensi Disalahgunakan

Koaliasi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan peningkatan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2015 tidak sebanding dengan penyerapan anggarannya. Hal ini akan...

Pengampunan Pajak Berpotensi Turunkan Penerimaan Pajak

Rencana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang akan menggulirkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak dinilai akan menjadi preseden buruk. Alih-alih dapat menaikkan penerimaan...

Jokowi dan Ahok Hilangkan Ruang Demokrasi bagi Rakyat

Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah mengebiri proses demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia. Hal itu terlihat...

Pergub Ahok Sinyal Pemerintah Antikritik

Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pendapat di Muka Umum. Namun, terbitnya pergub tersebut...

Perbankan Turut Andil dalam Pembakaran Hutan

Transformasi untuk Keadilan (TUK) menilai hadirnya para perusahaan kelapa sawit Indonesia didominasi oleh taipan yang tergabung dalam konglomerasi lintas negara. Mereka adalah pemegang saham...

Jokowi-JK Dinilai Tak Anggap Penting Aspek Hukum

Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai tidak menganggap penting hukum sebagai bagian dari upaya membangun bangsa. Pasalnya, selama satu tahun memimpin pemerintah cenderung lebih banyak...

ICW: Presiden Harus Pimpin Penyelamatan KPK

Indonesia Corruption Watch menilai selama satu tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum banyak perubahan yang dilakukan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Terlebih belakangan...

Artikel Terbaru

- Advertisement -.