Koalisi gerakan buruh dari berbagai aliansi menolak keras Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Penolakan tersebut ditunjukkan buruh dengan melakukan aksi demonstrasi...
Koaliasi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan peningkatan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2015 tidak sebanding dengan penyerapan anggarannya. Hal ini akan...
Rencana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang akan menggulirkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak dinilai akan menjadi preseden buruk. Alih-alih dapat menaikkan penerimaan...
Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah mengebiri proses demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia. Hal itu terlihat...
Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pendapat di Muka Umum. Namun, terbitnya pergub tersebut...
Transformasi untuk Keadilan (TUK) menilai hadirnya para perusahaan kelapa sawit Indonesia didominasi oleh taipan yang tergabung dalam konglomerasi lintas negara. Mereka adalah pemegang saham...
Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai tidak menganggap penting hukum sebagai bagian dari upaya membangun bangsa. Pasalnya, selama satu tahun memimpin pemerintah cenderung lebih banyak...
Indonesia Corruption Watch menilai selama satu tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum banyak perubahan yang dilakukan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Terlebih belakangan...
Direktur Eksekutif Transparansi untuk Keadilan (TUK) Norman Jiwan mengatakan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berperan penting menangani masalah pembakaran hutan dan asap. Pasalnya,...
