Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang telah dikeluarkan pemerintah keberadannya dinilai cacat hukum. Pasalnya, PP tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya...
Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinilai tidak transparan. Pasalnya, dalam proses pembentukan PP tersebut, pemerintah tidak membuka ruang dialog dengan...
Koalisi Rakyat untuk Perikanan (Kiara) mengusulkan pelelangan kapal pencuri ikan harus diperketat. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pembelian kapal oleh pemilik kapal melalui...
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menyatakan keputusan Menteri Perdagangan yang membebaskan 15 produk dari sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) Indonesia dapat mengakibatkan tertutupnya akses...
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengecam tindakan pihak kepolisian yang melakukan kriminalisasi dengan cara kekerasan terhadap buruh dan sejumlah masyarakat yang menyampaikan pendapatnya di muka...
Koalisi gerakan buruh dari berbagai aliansi menolak keras Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Penolakan tersebut ditunjukkan buruh dengan melakukan aksi demonstrasi...
Koaliasi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan peningkatan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2015 tidak sebanding dengan penyerapan anggarannya. Hal ini akan...
Rencana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang akan menggulirkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak dinilai akan menjadi preseden buruk. Alih-alih dapat menaikkan penerimaan...
Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah mengebiri proses demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia. Hal itu terlihat...
