Tim Penasihat Hukum Warga Negara Menggugat untuk Indonesia Bebas Asap, Azas Tigor Nainggolan, mendesak pemerintah Joko Widodo menggugat seluruh perusahaan pembakar hutan dan lahan....
Dewan Perwakilan Daerah akan mengajukan hak interpelasi atau hak bertanya kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ihwal Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang rencana...
Disaster Resource Partnership mendesak perusahaan-perusahaan konsesi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah memiliki asuransi atas risiko bencana. Pasalnya, kebakaran hutan dan...
Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 diduga terjadi pola transaksional antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasalnya, dalam pembahasan RAPBN 2016...
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang telah dikeluarkan pemerintah keberadannya dinilai cacat hukum. Pasalnya, PP tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya...
Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinilai tidak transparan. Pasalnya, dalam proses pembentukan PP tersebut, pemerintah tidak membuka ruang dialog dengan...
Koalisi Rakyat untuk Perikanan (Kiara) mengusulkan pelelangan kapal pencuri ikan harus diperketat. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pembelian kapal oleh pemilik kapal melalui...
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menyatakan keputusan Menteri Perdagangan yang membebaskan 15 produk dari sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) Indonesia dapat mengakibatkan tertutupnya akses...
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengecam tindakan pihak kepolisian yang melakukan kriminalisasi dengan cara kekerasan terhadap buruh dan sejumlah masyarakat yang menyampaikan pendapatnya di muka...
