Jumat, Mei 3, 2024

AUTHOR NAME

Reja Hidayat

209 KIRIMAN
0 KOMENTAR
Reporter GeoTIMES.

Fitra: Penegak Hukum Harus Usut Potensi Kerugian BUMN Rp 1,2 Triliun

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan hasil temuan khusus Badan Pemeriksa Keuangan pada kerjasama build, operate and transfer (BOT) antara Badan Usaha Milikin...

Pemerintah Akan Bentuk Lembaga Tunggal Antikorupsi

Deputi II Kantor Kepresidenan RI Yanuar Nugroho mengatakan, perombakan birokrasi dalam pemerintahan Joko Widodo menjadi salah satu pemicu membaiknya peringkat Corruption Perception Index (CPI)...

Walhi: Usut Tindakan Represif Kepolisian terhadap Masyarakat

Aparat kepolisian kembali melakukan tindakan represif terhadap masyarakat. Kali ini yang menjadi korban adalah masyarakat yang berunjukrasa di kantor DPRD Lombok Timur untuk menyampaikan...

Pemberantasan Korupsi Terhambat di Sektor Penegakan Hukum dan Politik

Transparency International Indonesia menilai ada kenaikan konsisten dalam pemberantasan korupsi, terbukti dengan Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2015 yang membaik. Walapun demikian, masih...

Infid: Pemerintah Satu Suara Selesaikan Masalah HAM

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan melakukan aksi Kamisan ke-427 di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (21/1). ANTARA FOTO/Fanny Octavianus. International NGO Forum on...

Pembangunan Kereta Cepat Dituding Tak Transparan

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai pelaksanaan kerjasama pembangunan kereta cepat (high speed train) Jakarta-Bandung antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Cina dengan...

Pemerintah Dituding Tak Berpihak Kepada Petani Garam

Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Terbitnya aturan impor garam untuk konsumsi dan industri membuktikan pemerintah tidak berpihak...

Pengadaan Alutsista G to G Dinilai “Setengah Hati”

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono pernah melakukan kerjasama pemerintah dan pemerintah (G to G) dalam pengadaan alat utama...

Imparsial: Pengawasan Parlemen di Sektor Pertahanan Buruk

The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) menyatakan anggaran pertahanan Indonesia cukup besar sekitar Rp 95 triliun pada tahun 2016. Anggaran tersebut berbeda lagi dengan...

Latest news

- Advertisement -spot_img

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.