Kamis, April 25, 2024

AUTHOR NAME

Reja Hidayat

209 KIRIMAN
0 KOMENTAR
Reporter GeoTIMES.

Proyek Kereta Gantung Harus Ada Persetujuan Warga Bandung

Koalisi Anti Utang menhimbau Wali Kota Bandung Ridwan Kamil alias Emil untuk meminta persetujuan masyarakat Bandung ihwal rencana pembangunan kereta gantung dengan dana utang...

Taman Demokrasi Foke untuk Ahok

  Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama alias Ahok mengusulkan hak menyatakan pendapat atau demonstrasi dipusatkan di Monumen Nasional (Monas). Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi...

Pemerintah Tak Perlu Menaikkan Cukai Rokok

Presiden Joko Widodo tetap bersikukuh menaikkan cukai rokok pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 sebesar Rp 148 triliun. Target itu dinilai memberatkan...

Pembangunan Infrastruktur Indonesia Ditunggangi Mafia

Presiden Joko Widodo tengah gencarnya meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun berbagai kalangan menilai pembangunan itu tidak bermanfaat bagi masyarakat. Sebab, pembangunan itu diduga...

Bus Gratis Tanggung Jawab Pemerintah Jakarta

Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menggratiskan masyarakat menggunakan transportasi massal dinilai bagus. Pasalnya, pemerintah mempunyai tanggung jawab atas penyelenggaraan transportasi yang aman,...

Kenaikan Gaji Pegawai KKP Tak Tepat

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan dana untuk kenaikan gaji pegawainya sebesar 100% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Kenaikan gaji dinilai tidak...

Rusunami Diprioritaskan untuk PNS Rendahan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berencana membangun rumah susun sederhana atau rusunami untuk pegawai negeri sipil DKI Jakarta. Rencana pembangunan itu...

Pemerintah Jakarta Tak Boleh Hapus Bus Sekolah

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, pendidikan menjadi hal nomor satu. Sebab, dengan pendidikan, mereka dapat memutus mata rantai kemiskinan. Namun demikian, akses pendidikan gratis tak...

Pasal Penghinaan Presiden Jadi Momok Menakutkan Bagi Aktivis

  Pemerintah Joko Widodo mengusulkan pasal penghinaan presiden diaktifkan kembali. Rencana itu nantinya akan dimasukkan dalam draf revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana ke Dewan...

Latest news

- Advertisement -spot_img

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.