Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berencana membangun rumah susun sederhana atau rusunami untuk pegawai negeri sipil DKI Jakarta. Rencana pembangunan itu akan dilaksanakan di daerah Ciangir, Tangerang, dan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan pinjaman dana Rp 10 triliun dari Bank Tabungan Negara.
Upaya pembangunan itu dinilai sangat membantu PNS golongan rendah, terutama golongan IV. Sebab, mereka yang berpenghasilan rendah belum mampu membeli rumah bahkan tanah di Jakarta. Hal itu dikarenakan harga satu meter tanah di Jakarta bisa mencapai puluhan juta.
“Seluruh upaya pemerintah DKI Jakarta untuk membantu PNS membeli rumah kita dukung. Akan tetapi pembangunan rusunami tersebut harus diprioritaskan bagi kalangan PNS kecil (Golongan IV). PNS menengah atas (Golongan III-I) jangan didahulukan, karena mereka sudah mandiri dan memiliki akses yang lebih besar dibandingkan PNS kecil,” kata analis kebijakan publik Ah Maftuchan.
Dia menjelaskan PNS di DKI Jakarta tidak bisa disamakan dengan PNS daerah lain. Sebab, penghasilan PNS menengah atas DKI jauh berbeda dengan PNS daerah. Perbedaan itu karena tunjangan kinerja mereka besar dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola pemerintah DKI Jakarta mencapai Rp 80 triliun.Dengan demikian menjadi hal wajar penghasilan mereka lebih besar dibandingkan daerah.
“Kalau rusunami untuk PNS kecil, masyarakat miskin di pinggir rel dan di pinggir kali beres (mendapatkan rusunami), baru dilanjutkan dengan pembangunan rusunami bagi PNS menengah atas. Artinya, ada tahapan dalam pembangunan tersebut,” katanya.
Selain itu, pemerintah DKI Jakarta harus mengkaji pembangunan rusunami di wilayah yang strategis bagi PNS. Kalau pembangunan di Tangerang, maka jangkauan para pekerja kantoran pemerintah tersebut terlalu jauh. Hal ini mengganggu kinerja PNS.
Lokasi rusunami seharusnya dekat dengan titik produktifitas mereka, misalnya PNS dekat dengan kantor pemerintah. Begitu pula dengan karyawan swasta, ya harus dekat dengan perusahaannya dan rumah buruh harus dekat dengan wilayah kerja pabriknya.
“Jika tidak ada tanah sejengkal pun di Jakarta, baru bangun di Tangerang. Tapi, saya rasa tanah di Jakarta masih ada yang kosong untuk pembangunan itu. Atau Ahok bisa memanfaatkan gedung pemda yang tidak digunakan lagi untuk menjadi rusunawa atau rusunami bagi PNS,” kata Maftuchan.
Dengan adanya pembangunan itu, PNS memiliki akses mudah untuk rumah sendiri. Akan tetapi, Ahok harus mengevaluasi pembangunan rusunami atau rusunawa yang diperuntukan untuk umum. Pasalnya, untuk umum saja PNS sulit mendapatkan akibat pembelian oleh mafia rusun.
“Rusunami tidak boleh dimonopoli oleh orang kaya. Kasus yang terjadi adalah rusunami yang diperuntukkan untuk orang miskin pada kenyataanya dibeli orang kaya lalu disewakan atau dijual ke pihak lain. Contohnya, beberapa orang kaya membeli rumah di blok E. Dalam satu blok ada 10 rumah. Kalau dikali 5 orang, maka 50 unit yang dimiliki segelintir orang. Akibatnya kesempatan orang miskin mendapatkan rumah kecil sekali.”
Karena itu, untuk meminimalisasi terjadi kecurangan atau tidak tepat sasaran dalam hal penerimaan rumah, pemerintah DKI harus melakukan penegakan hukum yang tegas. Pemerintah juga harus melakukan pengawasan berkala agar tidak terjadi kecurangan.
“Penegakan hukum di Rusun Waduk Pluit contohnya. Meskipun sudah dilakukan aturan, masih ada juga yang melakukan tindakan sewa dan jual beli rusunawa. Ini bisa jadi pemerintah tidak melakukan pengawasan secara berkala 3-6 bulan,” katanya. “Pengawasan berkala itu untuk meminimalisasi terjadinya sewa dan jual-beli rusun. Jika ketahuan, rusun tersebut disegel atau disita.”
Cara lain untuk mencegah monopoli orang kaya dalam pembelian rusunami atau rusunawa adalah pajak progresif. Pemerintah mengenakan pajak progresif bagi orang kaya yang membeli rusun lebih dari satu unit. Kebijakan tersebut harus didukung dengan terobosan hukum melalui peraturan daerah atau peraturan gubernur. Ini perlu ditempuh karena modus mafia rusun lebih canggih tapi hukumnya tidak berubah seiring perkembangan zaman. Kasus sewa menyewa rusun dan pengalihan taman adalah contohnya.
Kemudian, mekanisme pembayaran cicilan rusunami bagi PNS harus dilakukan dengan bunga kecil. Jangan menggunakan perbankan konvensional karena PNS kecil tidak mampu menjangkaunya. Kalaupun bisa membayar KPR bank konvensional setiap bulan, tetapi kebutuhan sandang pangan mereka tidak terpenuhi dengan baik. Jadi, pemerintah harus membuat mekanisme khusus untuk melindungi PNS kecil.
“Kalau semua penghasilan mereka diperuntukkan membayar KPR, kualitas hidup mereka akan turun. Sebab, membeli susu, beras, sayur, minyak dan gula tidak akan terpenuhi lagi,” tutur Maftuchan.[*]
