Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan dana untuk kenaikan gaji pegawainya sebesar 100% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Kenaikan gaji dinilai tidak tepat di tengah ekonomi Indonesia yang melambat ditambah ribuan orang terancam pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan.
“Kenaikan gaji karyawan KKP tak sepadan dengan kinerja mereka. Banyak program pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir yang justru tidak bisa dimanfaatkan karena minimnya penyerapan anggaran,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim di Jakarta, Senin (31/8).
Dalam RAPBN 2016, KKP mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 5 triliun; dari 10,5 triliun (APBN-P 2015) menjadi Rp 15,8 triliun (RAPBN 2016). Peningkatan itu seharusnya dibarengi dengan peningkatan dana pemberdayaan nelayan.
“Untuk alokasi belanja dan jasa, KKP alokasikan Rp 4 triliun. Sisanya Rp 11 triliun untuk ketahanan pangan, energi, dan 5,2% anggaran tersebut diperuntukkan pemberdayaan nelayan,” tutur Abdul. “Akan tetapi anggaran pemberdayaan berjalan stagnan, yakni 5,2%.”
Kalau pemerintah ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dia menambahkan, seharusnya Menteri Susi Pudjiastuti memberikan porsi yang besar terhadap program pemberdayaan nelayan. Jika tidak, sulit untuk mencapai poros tersebut karena nelayan dan masyarakat pesisir belum sejahtera.
Selain itu, dengan anggaran yang besar, KKP dapat meningkatkan alokasi dana pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir. Tentunya anggaran itu dapat mensejahterakan nelayan dan membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja baru sangat membantu masyarakat di tengah musim PHK yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia.
“Pemerintah harus mendukung program pemberdayaan nelayan seperti halnya di Swedia dan Norwegia. Sektor maritim di kedua negara itu berkembang pesat karena dukungan pemerintahannya,” ujar Abdul. Dukungan itu berupa anggaran yang besar di sektor pemberdayaan nelayan, yakni 20%. “Dengan anggaran yang besar, mereka bisa membantu para warganya baik dari teknologi, pelatihan bahkan pemasaran.”
Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan kenaikan gaji tahun depan 100% atau dua kali lipat dari sekarang untuk pegawainya. Akan tetapi kenaikan itu harus diikuti dengan kerja keras dan menjauhi tindakan mengambil keuntungan dari setiap program yang dijalankan kementerian.
Sebelumnya, Susi mengungkapkan saat ini tengah memperjuangkan peningkatan remunerasi para pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Susi, tidak mungkin menyelesaikan permasalahan korupsi jika gaji PNS rendah. Kita harus realistis, tidak mungkin melawan korupsi kalau PNS gajinya rendah. Walaupun sekarang gajinya rendah kita tidak akan korupsi.[*]
