- Advertisement -.

CATEGORY

Berita

Pemerintahan Jokowi dan Freeport Harus Taati UU Minerba

Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah agar tidak memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia setelah berakhirnya masa kontrak pada 2021. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4...

Audit Dulu Dana Subsidi Sebelum Naikkan Tarif Kereta

Habisnya masa kontrak subsidi public service obligation (PSO) dari pemerintah kepada PT Kereta Commuter Jabodetabek (PT KCJ) menyebabkan kenaikan tarif penumpang sebesar Rp 1.000...

AJI Jakarta Kecam Intimidasi Aparat Keamanan Terhadap Wartawan

Aliansi Jurnalis Independen Jakarta mengecam keras tindakan Kepolisian dan TNI yang mengintimidasi sejumlah jurnalis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (18/10). Aparat...

Investasi Hancurkan Masyarakat Adat Papua

Pembukaan lahan hutan tanaman industri (HTI), perkebunan sawit, dan pertambangan di Sumatera dan Kalimantan menyebabkan lahan semakin kecil. Akibatnya, para investor berencana melakukan ekspansi...

Pemerintah Didesak Bentuk Badan Ketahanan Pangan

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Sumatera Barat, Novi Chandra, mengatakan pemerintah harus segera membentuk badan ketahanan pangan. Pembentukan lembaga tersebut diperlukan untuk memperbaiki persoalan...

KPK Belum Sentuh Korporasi di Kehutanan

Indonesia Corruption Watch menilai penanganan perkara korupsi kehutanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memberi kontribusi mengembalikan kerugian keuangan negara. Salah satunya dari Marthias, terpidana korupsi...

Negara Rugi Puluhan Triliun dari Sektor Kehutanan

Cepatnya laju penyusutan hutan alam Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir tidak diiringi dengan meningkatnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam bentuk dana reboisasi dan...

Klaim Surplus Pangan Jokowi Hanya Pencitraan

Pemerintahan Joko Widodo yang sebelumnya selalu menyatakan tahun ini Indonesia akan surplus pangan, terutama dari komoditas beras, dinilai hanya pencitraan. Pasalnya, surplus yang selalu...

Utamakan UU Nelayan Ketimbang Revisi UU KPK

Rencana pemerintah Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat memangkas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan...

Artikel Terbaru

- Advertisement -.