Pembangunan infrastruktur merupakan ukuran paling nyata dari keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Jalan yang layak bukan sekadar fasilitas publik, melainkan urat nadi yang menghubungkan aktivitas ekonomi, pendidikan, pertanian, kesehatan, hingga kehidupan sosial masyarakat. Kondisi jalan tersebut menjadi hambatan bagi aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. Ia menilai persoalan ini seharusnya menjadi prioritas pembangunan daerah.
“Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Takalar bersama DPRD Kabupaten Takalar untuk segera merealisasikan perbaikan jalan penghubung Desa Sanrobone dan Desa Tonasa, Kecamatan Sanrobone, sepanjang kurang lebih 3 kilometer yang hingga kini masih mengalami kerusakan dan dinilai belum mendapat perhatian serius”.
“Saya mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap slogan Takalar Cepat. Cepat dalam hal apa, jika hingga hari ini masyarakat masih dipaksa melewati jalan yang rusak bertahun-tahun? Slogan hanya akan menjadi pajangan apabila tidak dibuktikan melalui kerja nyata,” tegas Sofyan Gaffar.
Sofyan Gaffar juga menyoroti peran DPRD Kabupaten Takalar sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran. Menurutnya, DPRD tidak boleh hanya menjadi penonton ketika persoalan infrastruktur dasar yang menyangkut kepentingan masyarakat terus berlarut-larut. “Kami menantang Pemerintah Kabupaten Takalar dan DPRD Kabupaten Takalar untuk turun langsung melihat kondisi jalan tersebut. Jangan hanya hadir ketika masa kampanye atau seremoni pembangunan. Hadirlah ketika rakyat membutuhkan solusi,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari kontrol sosial yang konstruktif demi mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Takalar. “Sebagai warga Takalar yang sedang berproses di Kota Makassar, saya tidak akan pernah diam untuk memperjuangkan kemajuan daerah saya. Saya percaya, mencintai daerah bukan hanya dengan memberikan pujian, tetapi juga dengan keberanian mengingatkan ketika pemerintah lalai menjalankan tanggung jawabnya. Kritik adalah bentuk kepedulian, bukan permusuhan,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Takalar segera memasukkan perbaikan jalan penghubung Desa Sanrobone–Desa Tonasa sebagai prioritas pembangunan serta membuka ruang dialog dengan masyarakat agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan warga. Pemerintah dan DPRD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan pembangunan berjalan merata. Jangan sampai pembangunan hanya terpusat di titik-titik tertentu, sementara desa-desa yang menjadi penopang kehidupan masyarakat terus berada dalam ketertinggalan.
