Selasa, Mei 18, 2021

Perpres Satgas Illegal Fishing Tabrak Kewenangan Kementerian

Pemerintah Harus Seleksi Utang Luar Negeri untuk Pertahanan

Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan utang luar negeri kepada pemerintah untuk memenuhi anggaran pertahanan 1,5% dari produk domestik bruto (PDB) pada Minimum Essential Force (MEF)...

Jember Fashion Festival 2017 Digelar di Jakarta

Jakarta, 18/7 - Karnaval busana tiap tahun yang digelar di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yaitu Jember Fashion Carnival, akan diadakan di Jakarta pada 15...

Ridwan Kamil Mundur, Belum Ada Cagub Jakarta Selevel Ahok

Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) menilai Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 lebih bermutu jika Wali Kota Bandung Ridwan Kamil maju. Akan tetapi, dengan...

Presiden Jokowi Imbau Daerah Sediakan Bank Tanah

Jakarta, 11/8 - Presiden Joko Widodo memerintahkan setiap daerah untuk menyiapkan bank tanah sebagai lahan perumahan guna menyikapi terbatasnya lahan dan penduduk yang terus...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Ilustrasi. Dokumen KKP
Ilustrasi. Dokumen KKP

Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (illegal fishing) menimbulkan masalah baru. Hal ini dikarenakan kewenangan yang diberikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melampaui batas dan menabrak kementerian/lembaga negara lainnya.

Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, menilai Presiden Joko Widodo kecolongan. Pasalnya, kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur di dalam Perpres Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal menabrak dan tumpang-tindih dengan kebijakan yang telah ada sebelumnya.

“Kalau yang didorong adalah efektivitas dan efisiensi penegakan hukum di laut, semestinya harmonisasi kebijakan dilakukan terlebih dahulu,” kata Halim dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (27/10).

Kiara mencatat, ada sekitar empat kebijakan yang ditabrak oleh Perpres Nomor 115 Tahun 2015, yakni Perpres Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; dan Perpres Nomor 178 Tahun 2015 tentang Badan Kemanan Laut.

Menurut Abdul, jika tidak ada koreksi dari Presiden Jokowi terkait tumpang-tindih kebijakan di bidang penegakan hukum di laut, maka akan berdampak kepada tiga hal. Pertama, tabrakan kepentingan intra maupun ekstra institusi penegak hukum di laut dikarenakan tafsir atas kebijakan yang berbeda.

Kedua, terbuangnya anggaran secara percuma dikarenakan satu bidang kerja dilakukan oleh banyak kementerian/lembaga negara. Ketiga, masyarakat nelayan akan menjadi korban bertumpuknya kebijakan dan implementasi yang tidak berpihak di lapangan.

“Ketiga hal di atas memerlukan respons cepat dari Presiden Jokowi agar upaya memerangi praktek penangkapan ikan secara ilegal bisa dilakukan maksimal tanpa saling menggergaji kewenangan kementerian/lembaga negara lainnya,” tegas Halim.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah meneken Perpres Nomor 115 tahun 2015. Menteri Susi Pudjiastuti menjelaskan satgas ini berbeda dengan satgas illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing sebelumnya. Sebab, satgas itu kurang kekuatan hukum dan hanya bertugas secara administratif dengan melaporkan hasil pantauan kepadanya.

Satgas baru ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum di wilayah laut RI. “Satgas pemberantasan illegal fishing sudah resmi ditandatangani Presiden. Menteri Hukum dan HAM konfirmasi ke saya bahwa Perpres ini sudah diundangkan,” kata Susi.

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Rasa Kemanusiaan Tidak Mengenal Batas Negara

Nampak aneh jika ada seorang manusia bisa berbuat baik tanpa ada alasan apapun dibelakangnya. Itu pikiranku dulu, ternyata hal itu pernah terjadi setelah aku...

Nasib Korban Kejahatan Seksual di Indonesia

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh ValueChampion tahun 2019, Indonesia disebut sebagai negara kedua di kawasan Asia Pasifik yang paling berbahaya untuk wisatawan wanita. Bagi...

Indonesia dan Konflik Palestina: Langkah Ekstrem

Akhir Ramadhan diwarnai dengan serangan yang berulang dari Zionis Israel kepada Palestina. The Reuters melaporkan bahwa tembakan roket dan serangan Israel berlangsung secara masif...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Individualisme dan Kecenderungan Nalar Eksploitasi

Sebelum Siddhata Gautama mencapai puncak pencerahan nirwana. Di masa kecilnya, ia pernah diajak ayahnya untuk menghadiri aktivitas pembajakan tanah yang oleh masyarakat setempat, dianggap...

ARTIKEL TERPOPULER

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Doa dan Puisi untuk Palestina

Kamis malam ini (24-8-2017) akan digelar acara “Doa untuk Palestina”. Diprakarsai oleh Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, acara yang akan berlangsung di Grahana...

Strategi Mengikis Angka Golput

Golongan putih (Golput) atau perilaku non-voting (orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya) masih menjadi bayang-bayang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Padahal, pesta demokrasi ini akan diselenggarakan...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Indonesia dan Konflik Palestina: Langkah Ekstrem

Akhir Ramadhan diwarnai dengan serangan yang berulang dari Zionis Israel kepada Palestina. The Reuters melaporkan bahwa tembakan roket dan serangan Israel berlangsung secara masif...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.