Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok berencana membangun rumah susun bagi prajurit TNI yang bekerja di Jakarta. Pembangunan itu untuk membantu operasional prajurit TNI yang tinggal di luar Jakarta. Namun, rencana itu dipertanyakan beberapa pihak.
Apung Widadi, Koordinator Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), menilai rencana Ahok itu bukan prioritas pemerintah DKI Jakarta. Pasalnya, rencana tersebut tidak ada dalam anggaran APBD DKI Jakarta 2015.
“APBD DKI Jakarta seharusnya untuk kepentingan publik, seperti membangun kampung miskin. Bahkan Jakarta masih banyak orang miskin. Jadi, lebih baik dana itu untuk mereka,” kata Apung di Jakarta, Selasa (27/10).
Apung juga mempertanyakan hitung-hitunganya seperti apa sehingga Ahok memutuskan membangun rusun bagi prajurit TNI. Kalau masalah prajurit, itu urusan pemerintah pusat. Karena itu, katanya, pemerintah DKI Jakarta jangan melangkahi pemerintah pusat.
FITRA menilai pembangunan rumah susun akan menghabiskan anggaran ratusan miliar sehingga ada dugaan pemerintah ingin menghabiskan anggaran 2015. Hal itu bisa dilihat dari penyerapan anggaran DKI Jakarta yang sangat rendah, sekitar 27-35%, pada kuartal III Oktober.
Pihaknya tak menampik bahwa daerah lain memiliki dana hibah untuk lembaga vertikal seperti TNI dan Polri. Akan tetapi dana hibah tersebut masih dalam bentuk wajar, seperti biaya membantu proses kerja dan keamanan sekitar ratusan juta di Jawa Timur. Namun, kalau jumlahnya sudah sampai ratusan miliar tidak perlu. Apalagi dalam bentuk fisik pembangunan.
“Memang, untuk akuntabilitas dana hibah kurang jelas. Tapi yang lebih tidak jelas lagi lembaga sosial atau kemasyarakatan yang abal-abal,” ujar Apung.
Adapun pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, selama dana pembangunan rumah susun prajurit itu masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tidak masalah. Dengan adanya APBD itu, pemerintah tetap harus mendapat persetujuan dari DPRD. Jika tidak, maka dana itu tidak bisa cairkan.
“Persetujuan DPRD itu agar tidak menyalahi aturan saja,” tegas Agus. Dia juga menekankan bahwa tak hanya dana APBD yang harus disetujui DPRD, tapi juga dana hibah karena jumlahnya besar. “Tidak bisa asal-asalan. Kalau tiba-tiba muncul dana tersebut, ya tidak bisa.”
Seperti diberitakan Ahok semula akan membeli helikopter pemadam api agar kebakaran di Jakarta bisa cepat ditangani, terutama di wilayah padat penduduk. Dananya dari APBD. Karena ditolak Presiden Jokowi, anggaran tersebut Ahok manfaatkan untuk membantu operasional prajurit. “Kami fokuskan untuk membangun rumah susun bagi prajurit,” tutur Ahok.
Tujuannya tak lain menampung prajurit yang tinggal di luar Jakarta. Rusun juga mendekatkan prajurit ke lapangan. “Prajurit juga akan cepat kalau bertindak.”
Jauh sebelumnya Ahok juga berencana membangun rumah susun sederhana atau rusunami untuk pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta. Namun, alih-alih rencana tersebut terwujud, kini Ahok berencana membangun rumah susun untuk prajurit.
