Selasa, Mei 18, 2021

Kebijakan Jokowi soal Penaikan Tarif Listrik Blunder

Garam Produksi Petani Cirebon Tak Laku Akibat Garam Impor

Cirebon, 15/8 - Garam petani di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tidak laku dijual setelah pemerintah mengimpor garam dari luar negeri sehingga membuat mereka menjadi...

Menteri Natsir Jelaskan Tujuan dan Cara Merger Kampus Swasta

Jakarta, 17/7 - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Natsir menegaskan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) harus segera melakukan merger agar efisien dan mampu...

KPK Tahan Lima Tersangka Penyalahgunaan Dana Desa Pamekasan

Jakarta, 3/8 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan lima orang tersangka dugaan korupsi suap terkait penanganan kasus penyalahgunaan Dana Desa Dassok yang ditangani Kejari...

Bank Dunia: 2016, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Membaik

Bank Dunia menyatakan perekonomian Indonesia pada 2016 akan lebih baik dari tahun ini. Sebab, pada tahun 2015 Indonesia dihadapkan pada masalah perekonomian global, kebakaran...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Pekerja memperbaiki jaringan listrik yang kelebihan beban di kawasan pemukiman di jalan Diponegoro, Batu, Jawa Timur, Selasa (8/9). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Pekerja memperbaiki jaringan listrik yang kelebihan beban di kawasan Jalan Diponegoro, Batu, Jawa Timur, Selasa (8/9). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla bersikukuh akan mencabut subsidi energi bagi masyarakat di sektor ketanagalistrikan. Pada 1 Januari 2016, pemerintah akan mencabut subsidi listrik untuk 23 juta pelanggan rumah tangga golongan 450 volt ampere (VA) dan 900 VA.

Ekonom Universitas Gadjah Mada Tarli Nugroho mengatakan, jika rencana ini benar-benar terealisasi, maka di tengah kelesuan ekonomi tahun depan, pemerintah kembali membuat blunder kebijakan yang berpotensi memperlemah daya beli masyarakat.

“Pemerintah sepertinya lupa, tergerusnya daya beli masyarakat merupakan salah satu dari tiga faktor internal yang telah memperlemah perekonomian kita, di luar faktor perlambatan ekonomi dunia,” kata Tarli di Jakarta, Kamis (29/10).

Menurut dia, pencabutan berbagai subsidi untuk rakyat, terutama subsidi energi (BBM, gas, dan listrik), telah memukul daya beli masyarakat. Itu yang telah menyebabkan konsumsi sektor rumah tangga hanya tumbuh 4,9 persen. Padahal konsumsi rumah tangga ini merupakan kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi.

“Rendahnya angka inflasi dalam satu tahun terakhir bukanlah indikator yang menggembirakan, karena di baliknya ada faktor penurunan daya beli masyarakat tadi,” ujar Tarli.

Dia juga menilai, apa gunanya proyek listrik 35 ribu MW jika rakyat kecil tak punya daya beli. Alih-alih merancang kebijakan yang bisa merangsang daya beli rakyat kecil, pemerintah malah sibuk menarik subsidi dan merilis kebijakan yang semakin menekan daya beli mereka. “Dan ironisnya itu semua dilakukan ketika pemerintah mengobral banyak sekali fasilitas untuk para pemilik modal,” ungkapnya.

Hal serupa diungkapkan Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Dia mengatakan rencana pemerintah mengonversi pengguna listrik 450-900 VA menjadi penggunan listrik nonsubsidi 1.300 VA,  jika tidak mengantongi kartu miskin atau masuk golongan rentan miskin.

“Kebijakan ini harus ditolak, apabila hanya berkedok terselubung bagi pemerintah dan PT PLN untuk menerapkan tarif listrik berdasarkan mekanimse pasar,” katanya.

Konsep tarif seperti ini, tambah Tulus, sangat propasar dan tidak menjadikan kepentingan publik sebagai dasar kebijakan. Tapi kepentingan pasar yang diutamakan. Secara ekstrem, ini bisa menjadi tarif yang inkonstitusional karena peran negara tidak ada dalam sektor energi.

Tulus mengatakan, jika pun pemerintah memaksakan naik tarif tersebut, itu harus dilakukan secara bertahap. Hal itu untuk menekan anggaran subsidi listrik tahun depan. Menurutnya, kebijakan ini lebih efektif karena penghematan subsidi akan signifikan dan tidak memberatkan masyarakat pengguna 450-900 VA.

Memang, tambah dia, menaikkan tarif 450-900 VA cukup rasional karena tarif golongan ini belum pernah disesuaikan sejak tahun 2003. YLKI menyarankan pemerintah bisa menggratiskan konsumsi listrik masyarakat miskin dan masuk pelanggan 450 VA. Akan tetapi tetap memberikan batasan maksimum pemakaian kwh per bulannya.

“Konsep seperti ini bisa di contoh di Afrika Selatan. Mereka menggratiskan listrik pada rumah tangga miskin jika pemakaiannya kurang dari 30 kwh per bulan. Kelebihan dari 30 kwh akan dikenakan tarif progresif,” ujar Tulus.

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Hari Buku Nasional, Budaya Literasi Kita Masih Rendah!

Dalam sebuah video perjalanannya, Fiersa bersari pernah mengucapkan perbanyaklah membaca buku, supaya pertanyaan bagaimana cara menulis tidak perlu diucapkan lagi. Suatu ungkapan yang menekankan...

Biografi dan Cara Berpikir Hamka (Bagian 1)

Sabtu pagi, 8 Juni 2013, Prof. James R. Rush dari Arizona State University, berkunjung ke tempat tinggal saya di Jakarta, untuk bertukar pikiran tentang...

Rasa Kemanusiaan Tidak Mengenal Batas Negara

Nampak aneh jika ada seorang manusia bisa berbuat baik tanpa ada alasan apapun dibelakangnya. Itu pikiranku dulu, ternyata hal itu pernah terjadi setelah aku...

Nasib Korban Kejahatan Seksual di Indonesia

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh ValueChampion tahun 2019, Indonesia disebut sebagai negara kedua di kawasan Asia Pasifik yang paling berbahaya untuk wisatawan wanita. Bagi...

Indonesia dan Konflik Palestina: Langkah Ekstrem

Akhir Ramadhan diwarnai dengan serangan yang berulang dari Zionis Israel kepada Palestina. The Reuters melaporkan bahwa tembakan roket dan serangan Israel berlangsung secara masif...

ARTIKEL TERPOPULER

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Doa dan Puisi untuk Palestina

Kamis malam ini (24-8-2017) akan digelar acara “Doa untuk Palestina”. Diprakarsai oleh Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, acara yang akan berlangsung di Grahana...

Strategi Mengikis Angka Golput

Golongan putih (Golput) atau perilaku non-voting (orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya) masih menjadi bayang-bayang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Padahal, pesta demokrasi ini akan diselenggarakan...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Rasa Kemanusiaan Tidak Mengenal Batas Negara

Nampak aneh jika ada seorang manusia bisa berbuat baik tanpa ada alasan apapun dibelakangnya. Itu pikiranku dulu, ternyata hal itu pernah terjadi setelah aku...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.