Transformasi untuk Keadilan (TUK) menilai hadirnya para perusahaan kelapa sawit Indonesia didominasi oleh taipan yang tergabung dalam konglomerasi lintas negara. Mereka adalah pemegang saham...
Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai tidak menganggap penting hukum sebagai bagian dari upaya membangun bangsa. Pasalnya, selama satu tahun memimpin pemerintah cenderung lebih banyak...
Indonesia Corruption Watch menilai selama satu tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum banyak perubahan yang dilakukan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Terlebih belakangan...
Direktur Eksekutif Transparansi untuk Keadilan (TUK) Norman Jiwan mengatakan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berperan penting menangani masalah pembakaran hutan dan asap. Pasalnya,...
Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla bersikukuh akan mencabut subsidi energi bagi masyarakat di sektor ketanagalistrikan. Pada 1 Januari 2016, pemerintah akan mencabut subsidi listrik untuk...
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 dinilai rawan terjadi konflik kepentingan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasalnya, pembahasan RAPBN 2016 yang dijadwalkan...
Pemerintah dinilai tidak perlu menyalurkan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara setiap tahunnya. Pasalnya, anggaran PMN yang disalurkan tersebut jumlahnya cukup besar....
Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia wilayah Jakarta Moestaqiem Dahlan menilai sampah di ibu kota merupakan persoalan klasik. Hal itu terlihat dari perseteruan antara...
Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (illegal fishing) menimbulkan masalah baru. Hal ini dikarenakan kewenangan...
