Desakan publik kepada Presiden Joko Widodo untuk merombak kembali Kabinet Kerja kembali mencuat. Itu karena publik menilai masih ada pembantu presiden yang tidak bekerja...
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pihaknya belum bisa memberikan sanksi keras terhadap perusahaan pembakar hutan dan lahan yang mendapatkan dana dari perbankan nasional. Sebab,...
Semasa kampanyenya Pilpres 2014, Joko Widodo berjanji ingin menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Namun, sejumlah langkah yang diambil Presiden Jokowi sejauh ini belum menunjukkan...
Tim Penasihat Hukum Warga Negara Menggugat untuk Indonesia Bebas Asap, Azas Tigor Nainggolan, mendesak pemerintah Joko Widodo menggugat seluruh perusahaan pembakar hutan dan lahan....
Dewan Perwakilan Daerah akan mengajukan hak interpelasi atau hak bertanya kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ihwal Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang rencana...
Disaster Resource Partnership mendesak perusahaan-perusahaan konsesi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah memiliki asuransi atas risiko bencana. Pasalnya, kebakaran hutan dan...
Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 diduga terjadi pola transaksional antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasalnya, dalam pembahasan RAPBN 2016...
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang telah dikeluarkan pemerintah keberadannya dinilai cacat hukum. Pasalnya, PP tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya...
Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinilai tidak transparan. Pasalnya, dalam proses pembentukan PP tersebut, pemerintah tidak membuka ruang dialog dengan...
