Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Zaenal Muttaqin, mengatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama jangan menyalahkan warga ihwal semakin buruknya lalu lintas kota DKI Jakarta. Sebab, lalu lintas yang buruk tersebut terjadi karena kesalahan pemerintah DKI Jakarta.
“Kita tahu dalam dua tahun terakhir, rancangan dan usulan untuk membenahi lalu lintas ibu kota yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak ada yang jalan sama sekali,” kata Zaenal melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin (30/11).
Dia menjelaskan, program-program yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta, seperti jalan berbayar berbasis elektronik (ERP), penerapan stiker plat nomor ganjil atau genap, pembatasan usia kendaraan, hingga pajak progresif bagi pemilik kendaraan, tidak berjalan. Akibatnya, hal tersebut tidak membuat warga beralih menggunakan angkutan transportasi umum.
Selain itu, lanjut dia, salah satu masalah terbesar penyebab lalu lintas Jakarta semakin buruk adalah kegagalan pemerintah melawan tekanan politik para pengusaha otomotif yang terus memacu produksi dan penjualan kendaraan bermotor. Tiap tahunnya penjualan mobil mencapai 1,2 juta per tahun. Sementara motor mencapai hampir 8 juta per tahun. Karena itu, tak heran kalau Jakarta saat ini lalu lintasnya semakin buruk.
“Pemerintah seharusnya bersikap tegas untuk membatasi penjualan kendaraan. Kemudian bisa bersikap tanpa kompromi terkait pembatasan usia kendaraan di jalan. Dan upaya tersebut harus dibarengi dengan membentuk konsorsium bank untuk menyediakan bus-bus baru dan setiap pemilik kendaraan umum di Jakarta wajib menggantinya,” katanya.
“Selain itu, pemerintah juga perlu mengupayakan perubahan mental pada sopir kendaraan umum dengan pelatihan dan perubahan pendapatan, sehingga tidak lagi mengejar setoran. Sebab, ini kerap menjadi penyebab macetnya kendaraan di jalan akibat sopir yang kerap parkir sembarangan menunggu penumpang.”
Lebih lanjut, menurut Zaenal, upaya Pemprov DKI Jakarta yang tengah membangun mass rapid transit belum tentu akan meredakan kemacetan di Ibu Kota. Sebab, tiket yang diperkirakan dibanderol seharga Rp 8.500 sampai Rp 15 ribu dinilai terlalu mahal. Terlebih bagi mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah. Mahalnya harga tiket tersebut menyulitkan warga untuk beralih ke transportasi publik.
Karena itu, pihaknya mengusulkan agar pemerintah membangun jalur commuter line. Adapun rute yang dibutuhkan adalah Pasar Rebo-Lebak Bulus, Sudirman-Pulo Gadung, Lebak Bulus-Blok M Kota, dan beberapa jalur strategis lainnya. “Pengadaan commuter lain adalah solusi ketimbang Trans Jakarta.”
Seperti diketahui, Jakarta menempati posisi kedua sebagai kota dengan tingkat kepuasan berkendara terburuk di dunia. Prestasi buruk ini dirilis berdasarakan hasil survei Indeks Kepuasan Pengemudi Global yang dilakukan aplikasi navigasi lalu lintas, Waze. Jakarta menjadi kota dengan tingkat kepuasan berkendara terburuk kedua setelah Manila, Filipina.
Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, buruknya kualitas berkendara di Ibu Kota diakibatkan oleh karakter pengendaranya sendiri. Rata-rata pengendara di Jakarta tidak memiliki kesadaran untuk disiplin dan menjaga keamanan diri sendiri maupun orang lain.
“Memang (buruk). Saya sudah bilang, kan, enggak mungkin ramah berkendara, karena pengendara yang disiplin enggak ada. Saya pikir disiplin harus diajarkan kepada pengendara. Dari pihak penindakan hukum dan kepolisian sudah siap membantu kami,” kata Ahok.
