Sabtu, Januari 10, 2026
- Advertisement -.

CATEGORY

Berita

Kebijakan Ahok tentang Izin Operasional Taksi Uber Sudah Tepat

Mantan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan menyatakan, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait pemberian izin operasional layanan...

Masyarakat Nilai DPR Lembaga Paling Korup di Indonesia

Direktur Kampanye Change.org Arief Aziez mengungkapkan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang kerap bermasalah dengan korupsi. Hal tersebut terungkap berdasarkan penelitian yang dilakukan pihaknya...

Terkait Trans Jakarta, Pemprov DKI Dinilai Berpotensi Selewengkan APBD

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai berpotensi menyelewengkan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Itu terlihat dari rencana Pemprov DKI yang akan mengganti bus Metromini...

Membakar Sampah Bukan Solusi Tepat

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta menyatakan pemusnahan sampah dengan cara membakar bukanlah solusi yang tepat. Sebab, pembakaran (incinerasi) tersebut akan menimbulkan dampak yang...

Pengelolaan Lahan Adat Upaya Mencegah Perubahan Iklim

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menyatakan praktik pengelolaan lahan berkesinambungan oleh masyarakat adat merupakan salah satu upaya mencegah perubahan iklim. Dengan adanya pengelolaan tersebut, masyarakat...

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Setya Novanto Mundur

Koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay Indonesia mendesak Setya Novanto mundur dari posisinya sebagai Ketua DPR terkait dugaan pelanggaran etika dalam kasus perpanjangan...

Komisaris BUMN Dorong Bentuk Holding Group

Forum Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan perusahaan pelat merah memiliki kekuatan ekonomi luar biasa jika dikelola dengan baik. Karena itu, pihaknya meminta...

Restorasi Berbasis Landskap, Solusi Palsu Selamatkan Lingkungan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai restorasi berbasis landscape yang digembar-gemborkan oleh forum The Global Landscape 2015 merupakan solusi palsu dalam penyelamatan lingkungan. Pasalnya,...

Penundaan Revisi UU Penyiaran Karena Ada Kepentingan Pemilik Modal

Dewan Perwakilan Rakyat hingga kini belum melakukan pembahasan terkait revisi Undang-Undang Penyiaran. Padahal, revisi undang-undang tersebut masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Karenanya, revisi...

Artikel Terbaru

- Advertisement -.

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.