Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersama BPLHD dan Dinas Kelautan, yang langsung mengambil tindakan terkait penemuan ikan-ikan yang mati di beberapa titik sepanjang pesisir pantai utara Jakarta.
“Walau begitu langkah Pemprov DKI tersebut belum maksimal. Sebab, tindakan tersebut dirasa belum memberikan ketenangan, terutama kepada masyarakat penikmat area wisata pantai di Jakarta. Juga konsumen produk ikan tangkapan ataupun pelaku usaha di area terdampak,” kata Kepala Departemen Kajian dan Pengembangan Walhi DKI Jakarta Elnard Peter, di Jakarta, Jumat (11/12).
Dia menjelaskan, masyarakat belum merasa tenang karena kematian massal ikan tersebut diduga akibat limbah industri yang dibuang melalui sungai di Jakarta ataupun yang berasal dari kawasan hulu sungai. Tak hanya itu, dugaan lain menyebut adanya hidrogen sulfida yang merupakan bahan mudah terbakar dan meledak yang tercampur dengan air laut tanpa didahului pemeriksaan spesimen air maupun bangkai ikan.
“Karena itu, Pemprov DKI Jakarta harus menetapkan status lingkungan terkait penemuan materi timah dari air pantai Ancol. Apakah tetap aman bagi manusia bila bekerja ataupun berwisata di sekitar pantai,” ujarnya.
“Masyarakat memerlukan adanya klarifikasi perihal temuan timah ini, karena ditengarai berkaitan dengan pasir reklamasi yang diduga khusus didatangkan dari daerah yang mengandung timah.”
Elnard juga sangat menyayangkan hasil penelitian terkait dugaan penyebab kematian massal pada ikan-ikan di Pantai Utara Jakarta tidak berasal satu pintu yakni dari SKPD Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, masing-masing SKPD memiliki teori ataupun dalil yang berbeda sebelum adanya hasil pembuktian yang patut.
Hasil uji laboratorium yang disampaikan pihak Dinas Perikanan, misalnya, meyakini bahwa terjadinya fenomena kematian massal ikan itu murni disebabkan oleh kombinasi suhu antara air bawah dengan air permukaan yang mempunyai korelasi pada cuaca ekstrim.
“Padahal, seharusnya SKPD yang melakukan pengujian laboratorium adalah BPLHD didampingi Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perikanan, dan Dinas Pariwisata DKI Jakarta, bukan hanya dinas perikanan. Hal ini perlu dilakukan agar penelitian bisa lebih maksimal,” tuturnya.
Karena itu, pihaknya mendesak Pemprov DKI untuk melakukan perbaikan nyata terkait pengelolaan lingkungan secara proaktif. Caranya dengan menyediakan situs mikro atau laman web spesifik sebagai kegiatan pemantauan untuk kondisi sungai, pantai, kualitas udara dan lingkungan lainnya yang dapat diakses publik secara berkelanjutan.
“Saran kami kepada Pak Gubernur Ahok agar pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup sungguh-sungguh mengikuti standar praktik internasional dengan memenuhi sertifikasi SDM sebagai pelaksana serta perangkat kerja lainnya,” kata Elnard.
