Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat didesak untuk segera merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Revisi undang-undang tersebut perlu dilakukan dengan menghilangkan pasal-pasal karet yang...
Pemerintah Joko Widodo mengusulkan pasal penghinaan presiden diaktifkan kembali. Rencana itu nantinya akan dimasukkan dalam draf revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana ke Dewan...