Teori Geopolitik menekankan terhadap kebijakan politik nasional suatu negara yang nantinya akan berdampak ke negara lain yakni negara yang berada di dekat wilayahnya. Telah diketahui bahwa, persengketaan Yunani dan Republik Makedonia Utara dilatar belakangi oleh penggunaan nama yaitu Makedonia, hal ini yang menjadikan masyarakat dan juga pemerintah Yunani tidak setuju ketika menggunakan nama Makedonia.
Konflik antara Yunani dan Republik Makedonia mengenai nama Republik Makedonia menjadi hambatan besar bagi keanggotaan negara tersebut di Uni Eropa dan NATO. Perselisihan kedua aktor tersebut menyebabkan Yunani memblokir masuknya Makedonia ke dalam organisasi UE dan NATO.
Selain itu, letak geografi juga merupakan faktor penyebab konflik, dikarenanakan kedua negara berbagi perbatasan dan memiliki sejarah sengketa wilayah. Sehingga dihadirkan PBB sebagai pihak ketiga untuk berperan dalam upaya menyelesaikan konflik antara Yunani dan Makedonia. Dan telah kita tahu jelas bahwa, pelarangan penggunaan namaMakedonia membuat Yunani merasa identitas negaranya di renggut sehingga permasalahan ini bisa disangkutkan dengan identitas nasional. Identitas nasional merupakan teori yang dalam artiannya, karakteristik maupun daya tarik suatu negara. Yunani sebagai negara yang berdaulat, berhak untuk mempertahankan identitas nasionalnya.
Yunani menolak aksesi FYROM ke UE karena sengketa nama Macedonia. Sengketa ini berkaitan dengan sejarah, persebaran etnis, dan perpindahan kekuasaan di wilayah Makedonia. Dalam sejarah, wilayah Makedonia pernah menjadi bagian dari Kerajaan Makedonia kuno. Kerajaan ini berkuasa di wilayah yang sekarang termasuk Yunani, FYROM, dan Bulgaria.
Raja Makedonia yang paling terkenal adalah Aleksander Agung, yang memperluas kekuasaannya hingga ke Asia. Setelah runtuhnya Kerajaan Makedonia kuno, wilayah ini dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kekaisaran, termasuk Romawi, Bizantium, dan Ottoman. Pada abad ke-19, wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman.
Pada akhir abad ke-19, wilayah Makedonia menjadi tempat konflik antara orang-orang Yunani, Bulgaria, dan Serbia. Ketiga kelompok etnis ini sama-sama mengklaim wilayah Makedonia sebagai tanah air mereka. Pada tahun 1913, wilayah Makedonia dibagi antara Yunani, Bulgaria, dan Serbia.
Yunani mendapatkan wilayah Makedonia yang paling besar, termasuk wilayah yang sekarang menjadi bagian dari FYROM. Setelah Perang Dunia II, wilayah Makedonia menjadi bagian dari Yugoslavia.
Pada tahun 1991, Yugoslavia pecah, dan FYROM menyatakan kemerdekaannya. FYROM menggunakan nama “Republik Makedonia” sebagai nama negaranya. Nama ini menimbulkan protes dari Yunani, yang berpendapat bahwa nama tersebut adalah nama Yunani yang telah digunakan selama berabad-abad. Yunani khawatir bahwa penggunaan nama “Macedonia” oleh FYROM dapat menimbulkan kebingungan dan konflik. Yunani juga khawatir bahwa penggunaan nama tersebut dapat mengklaim warisan budaya dan sejarah Yunani.
Jika FYROM menggunakan nama “Macedonia”, maka hal itu dapat menimbulkan ketegangan antara Yunani dan FYROM. Ketegangan ini dapat berdampak negatif terhadap hubungan kedua negara, dan dapat mengganggu stabilitas politik di wilayah Balkan.Meskipun FYROM telah mengganti namanya menjadi “Republik Makedonia Utara”, Yunani masih menolak untuk meratifikasi perjanjian yang menyelesaikan sengketa nama tersebut. Ada beberapa alasan untuk hal ini:
- Ketakutan teritorial: Yunani masih khawatir bahwa FYROM akan mengklaim wilayah Makedonia Yunani sebagai bagian dari wilayahnya. Perjanjian tersebut tidak secara tegas melarang FYROM untuk mengklaim wilayah tersebut di masa depan.i
- Ketakutan budaya dan sejarah: Yunani masih khawatir bahwa FYROM akan mengklaim warisan budaya dan sejarah Yunani. Perjanjian tersebut hanya mengakui bahwa FYROM memiliki “warisan sejarah dan budaya yang kaya” yang berkaitan dengan Makedonia kuno, tetapi tidak secara spesifik menyebutkan bahwa warisan ini berbeda dari warisan Yunani.
- Ketakutan politik: Yunani masih khawatir bahwa FYROM akan menjadi ancaman bagi stabilitas politik di wilayah Balkan. Perjanjian tersebut tidak secara tegas menjamin bahwa FYROM akan menjadi anggota UE, dan Yunani khawatir bahwa FYROM dapat menjadi negara yang tidak stabil dan tidak demokratis.
Selain itu, ada juga faktor-faktor politik domestik di Yunani yang berperan dalam penolakan Yunani terhadap aksesi FYROM ke UE. Beberapa kelompok politik di Yunani berpendapat bahwa perjanjian tersebut merugikan kepentingan Yunani, dan mereka telah memberikan tekanan kepada pemerintah Yunani untuk tidak meratifikasi perjanjian tersebut.
Penolakan Yunani terhadap aksesi FYROM ke UE telah menjadi hambatan utama bagi proses aksesi FYROM ke UE. Jika Yunani akhirnya meratifikasi perjanjian tersebut, maka FYROM kemungkinan akan diterima sebagai anggota UE dalam beberapa tahun mendatang. Namun, jika Yunani terus menolak untuk meratifikasi perjanjian tersebut, maka aksesi FYROM ke UE akan tetap tertunda.
Sengketa penggunaan nama Makedonia terjadi karena Makedonia merupakan nama salah satu provinsi yang terdapat di Yunani namun digunakan sebagai nama negara. Konflik yang terjadi menjadi hambatan bagi Republik Makedonia untuk bergabung dengan UE dan NATO.
Pada 2018 Yunani dan FYROM membuat kesepakatan bahwa FYROM berubah nama menjadi Republik Makedonia Utara namun perjanian tersebut belum disepakati oleh parlemen Yunani meskipun sudah disetujui oleh NATO. UE mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima FYROM tanpa persetujuan dari Yunani. Beberapa alasan mengapa Yunani menolak meratifikasi perjanjian:
1. Yunani khawatir FYROM akan melakukan klaim terhadap wilayah Makedonia dan Yunani
3. Yunani khawatir FYROM akan melakukan klaim terhadap budaya dan sejarah
3. Yunani khawatir FYROM menjadi ancaman kestabilan politik di wilayah Balkan
