Apa yang sebenarnya membuat seseorang bertahan di sebuah partai: keyakinan, ideologi, atau sekadar peluang kekuasaan? Pertanyaan ini menjadi penting ketika perpindahan politisi dari satu partai ke partai lain semakin mudah kita saksikan. Perubahan kendaraan politik tidak selalu berarti perubahan keyakinan. Tetapi ketika perpindahan dilakukan terutama karena peluang elektoral, jabatan, atau ongkos politik yang lebih ringan, kita patut bertanya: masih sekuat apakah ideologi dalam mengikat seorang kader kepada partainya?
Pindah kapal, bukan pindah keyakinan
Politisi berpindah partai dengan kecepatan yang nyaris tidak menyisakan jeda untuk keraguan. Seorang kader lama diangkat menjadi kader baru di partai lain, lalu dalam hitungan hari sudah menyatakan siap maju di pemilihan legislatif berikutnya bahkan sebelum tahapannya sendiri resmi dimulai. Seorang kepala daerah yang diusung oleh satu partai berpindah ke partai lain begitu tawaran jabatan strategis datang. Dan yang lebih menggelisahkan, partai yang ditinggalkan pun tak lagi berusaha menahan: pengurusnya menyatakan tidak akan menghalangi kader yang ingin pergi.
Ini bukan gejala yang berdiri sendiri. Ia adalah simptom dari cara partai politik kita bekerja hari ini dan untuk memahaminya, kita perlu berhenti sejenak dari kerangka moral (“politisi tak lagi punya prinsip”) dan mulai memakai kerangka yang lebih jujur secara empiris: kerangka kalkulasi.
Dalam kajiannya tentang ambisi politik, Joseph A. Schlesinger melihat politisi sebagai aktor yang memiliki orientasi tertentu terhadap jabatan dan peluang politik. Setiap keputusan berpindah partai dihitung layaknya investor membaca portofolio mana yang memberi peluang menang lebih besar, mana yang menekan ongkos pencalonan paling rendah.
Dalam bingkai ini, untuk kerangka kalkulasi politik, munculnya tawaran “politik tanpa mahar” tentu menarik untuk diperhatikan. Bagi politisi yang menghadapi mahalnya ongkos pencalonan, tawaran semacam itu dapat menjadi pertimbangan rasional dalam menentukan kendaraan politik. Namun, fenomena ini tidak serta-merta membuktikan bahwa setiap perpindahan partai semata-mata didorong oleh kepentingan materi. Ia lebih tepat dibaca sebagai tanda bahwa biaya politik telah menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan pilihan seorang politisi.
Di sinilah persoalannya menjadi lebih serius. Ketika ongkos pencalonan semakin menentukan pilihan seorang kader, pertimbangan mengenai kesamaan visi, ideologi, dan perjalanan perjuangan partai berisiko berada di urutan belakang. Partai akhirnya tidak lagi semata-mata dipandang sebagai rumah gagasan, melainkan sebagai kendaraan yang dinilai dari seberapa besar peluang dan fasilitas politik yang dapat diberikan.
Sebab, jika perpindahan partai semakin mudah terjadi hanya karena perbedaan ongkos atau peluang kekuasaan, yang perlu kita khawatirkan bukan sekadar siapa yang berpindah ke mana. Yang lebih penting adalah apakah masih ada gagasan yang cukup kuat untuk membuat seorang politisi bertahan ketika kepentingan politik sedang tidak menguntungkan dirinya.
Ongkos sebuah ideologi
Kalimat itu terdengar sederhana. Sesungguhnya, ia adalah pengakuan bahwa ideologi telah kalah oleh kalkulasi. Ketika pengurus partai sendiri sudah tidak lagi menganggap loyalitas ideologis sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan, untuk apa partai itu didirikan? Ungkapan ini tidak sedang menuduh para politisi yang berpindah itu bermental oportunis semata. Siapa pun kita, dihadapkan pada sistem yang membebani ongkos politik sedemikian tinggi, wajar mencari jalan yang lebih ringan.
Tapi kewajaran pada level individu ini menyembunyikan kerusakan pada level yang lebih besar. Ketika keputusan sebesar berpindah partai bisa dijelaskan tuntas hanya dengan hitungan biaya pencalonan, itu pertanda ideologi sudah lama berhenti menjadi mata uang yang berlaku dalam politik kita. Yang tersisa hanyalah kalkulasi untung-rugi, dibungkus jargon-jargon yang bisa dilepas-pasang sesuai kebutuhan pasar elektoral.
Ketika partai diam
Yang paling menghawatirkan bukan perpindahannya, melainkan keheningan yang menyertainya. Sering kali, perpindahan itu tidak disertai pertanggungjawaban ideologis yang memadai dari partai lama maupun partai baru. Semua berjalan mulus, seolah loyalitas politik memang sudah selayaknya diperjualbelikan tanpa perlu dipertanggungjawabkan kepada publik yang pernah memilih mereka.
Rekam jejak sebuah partai semestinya menjadi jaminan minimal bagi pemilih untuk menebak ke mana arah kebijakan seorang wakil rakyat akan berpihak. Jaminan itu runtuh setiap kali kader bisa berpindah kapal tanpa mempertaruhkan apa pun. Dan ketika politisi terbiasa berpindah demi kalkulasi pragmatis, hampir mustahil menuntut mereka bertanggung jawab atas sikap dan janji yang pernah mereka ucapkan di partai sebelumnya.
Menjaga akar
Perbaikan atas keadaan ini tidak sederhana, tapi bukan berarti mustahil. Pada lapis regulasi, mekanisme pindah partai perlu diperberat konsekuensinya, misalnya, kewajiban melepas jabatan publik yang diraih lewat partai lama sebelum resmi berpindah. Pada lapis yang lebih dalam, partai politik harus kembali membangun pendidikan kader dan platform ideologis sebagai syarat rekrutmen, bukan sekadar menjaring wajah yang sudah punya modal elektoral.
Sambil menunggu perbaikan itu ada, tugas paling realistis ada di tangan kita sebagai pemilih dan warga negara: berhenti menilai politisi dari warna bendera partainya, dan mulai menilai dari konsistensi sikapnya dari waktu ke waktu.
Ada pepatah lama yang mengingatkan bahwa kacang tidak boleh melupakan kulitnya. Namun, dalam politik hari ini, berpindah partai seolah telah menjadi perkara biasa, bahkan kadang tanpa perlu menjelaskan gagasan apa yang berubah dan prinsip apa yang tetap dipertahankan. Ketika partai dapat berganti tanpa kehilangan identitas, sementara politisi dapat berganti kendaraan tanpa kehilangan ambisi dan jabatan, kita patut bertanya: jika loyalitas dapat dinegosiasikan dan ideologi dapat disesuaikan dengan arah angin kekuasaan, lalu apa sebenarnya yang masih tersisa dari ideologi politik?
