Pada praktik penyelenggaraan pemerintahan, tidak semua persoalan dapat diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Ada kalanya pejabat pemerintah dihadapkan pada situasi yang mendesak, kompleks,...
Di era digital hari ini, internet bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan telah menjelma menjadi infrastruktur hidup. Ia tidak lagi berdiri sebagai pelengkap, tetapi...
Pemerintah membuat aturan tentang kewajiban kuota representasi perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam kepengurusan partai politik yang didasari dengan pemenuhan kesetaraan, hal tersebut dapat kita lihat...
Dalam hukum pidana, salah satu prinsip yang paling mendasar adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang...
Di banyak fakultas hukum, sikap kritis masih diajarkan sebagai nilai utama. Mahasiswa dilatih mempertanyakan kekuasaan, membaca kebijakan publik secara analitis, serta memahami hukum sebagai...
Pertanyaan mengenai apakah seseorang dapat dihukum meskipun ia tidak mengetahui adanya aturan hukum yang dilanggar merupakan isu klasik dalam hukum pidana. Secara umum, jawabannya...
Di atas kertas, Surat Peringatan (SP) adalah instrumen disiplin. Fungsinya jelas: memberi batas, menegur, lalu membuka ruang perbaikan. Namun di sejumlah ruang kerja, SP...
Di era digital, satu unggahan di media sosial bisa melintasi batas negara dalam hitungan detik. Ketika seorang warga negara asing menyampaikan pernyataan rasis terhadap...
Kebijakan hukum pidana Indonesia memasuki fase baru sejak 2 Januari 2026, dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana versi...
