Indonesia telah merdeka selama lebih dari 70 tahun lamanya. Kenyataan menunjukkan bahwa kita masih dan selalu dihadapkan pada masalah kemapanan sebuah sistem elektorat politik sebagai pondasi dalam berbangsa dan bernegara.
Seperti terlihat beberapa waktu lalu secara serentak kita memilih calon kepala daerah (Pilkada) di masing-masing tempat, meski masih terdapat riak kecil dan besar menyangkut paranoia golongan putih (Golput) dan undang-undang dasar sebagai pengawal proses demokrasi.
Meski beriak Pilkada tetap berlalu, mari lupakan masa lalu dengan kembali membangun mutu. Siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah harus saling bersinergi untuk membangun kualitas hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara menjadi jauh lebih baik.
Melalui Pilkada multipartai yang sedemikian rupa ini, wajah politik kita sedikit banyak telah menuju pada penguatan sistem yang jauh lebih sehat dan terbuka. Gabungan antar partai politik (Parpol) pengusung pasangan calon kepala daerah satu dan lainnya dari dua kubu berseberangan telah mengikis stigma negatif selama ini yang kerap bersitegang sejak Pilpres 2014.
Meleburnya dua kubu Parpol berseberangan saat Pilkada 2018 adalah hal menarik yang patut kita apresiasi. Terlepas dari persoalan pragmatisme politik menjelang Pilkada, persoalan rekonsiliasi dua parpol berseberangan nyatanya dapat bersatu di bawah kepentingan politik yang sama. Contoh kecilnya bisa kita lihat pada dukungan pasangan calon kepala daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Hampir tak terbayangkan sebelumnya, Pilkada serentak 2018 telah memberi kejutan menyenangkan dengan sedikit bersyukur telah menentramkan politik arus bawah di tingkat daerah.
Inilah seni dalam politik, dimana segala sesuatunya bisa saja terjadi. Politik itu bisa merubah warna merah menjadi putih dan merubah putih menjadi hitam dengan berbagai kemungkinan dan perhitungan. Semua ini hanya bisa dilakukan oleh para politisi, sebab politisi punya kendali, strategi, dan pintar mencari jawaban alternatif.
Tak ayal jika Daoed Joesoef dalam bukunya berjudul Studi Strategi memberi makna politik berkelindan dengan makna strategi. Lebih lanjut, Eyang Daoed mengartikannya (politik) sebagai “pengetahuan dan kiat memerintah masyarakat human, yaitu sikap merespons aspirasi fundamental dari suatu kolektivitas: sekuriti dan kemakmuran atau kebahagiaan bersama” (2014:4). Supaya tidak terlalu njlimet (susah) kita maknai saja politik itu sebagai proyek manajerial kekuasaan.
Proses penangkapan Setya Novanto beberapa waktu lalu tidak akan se-melow Drama Korea sampai muncul adegan “drama” nabrak tiang listrik. Hal tersebut memang tidak perlu terjadi dan bahkan tidak mungkin terjadi, jika tidak ada perhitungan politik di belakangnya untuk mengulur waktu dan berusaha ke luar dari jeratan kasus korupsi Mega proyek e-KTP.
Pilkada serentak yang berlangsung pada 27 Juni 2018 merupakan bagian dari proyek. Selain sebagai gawainya para elit politik dalam memenangkan kursi kekuasaan kepala daerah, Pilkada juga menjadi upaya strategis pemerintah demi mempertahankan posisi dan kedudukannya di masa yang akan datang, apalagi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun depan.
Memasuki tahun politik seperti sekarang ini segala sesuatunya harus diperhitungkan secara politis-logis terhadap berbagai kemungkinan yang sedang dan akan terjadi. Sebab itulah, mungkin saja Pilkada serentak 2018 merupakan bagian dari upaya ofensif sekaligus defens yang dilakukan oleh kubu pemerintahan Jokowi dalam menghadapi Pilpres 2019.
Dalam perspektif politikologi, Pilkada serentak 2018 merupakan peristiwa yang fenomenal dalam percaturan politik nasional dalam menentukan langkah Parpol menuju ketatnya persaingan memperebutkan kursi Presiden.
Sebenarnya, ada beberapa hal menarik berkaitan dengan terselenggaranya Pilkada serentak pasca hari Raya Idul Fitri 1439 H/2018 M. Pertama, penetapan hari Rabu 27 Juni sebagai hari Pilkada dinilai oleh sebagian besar masyarakat Indonesia (terutama bagi masyarakat Madura) sebagai hari baik.
Arief Budiman selaku ketua KPU RI menetapkan bulan Juni berdasarkan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, bulan Juni juga diprediksi lebih stabil tinimbang bulan lainnya (Metrotvnews.com). Apalagi Pilkada serentak pada Juni 2018 bertepatan beberapa hari setelah hari Raya Umat Islam untuk beranjangsana dengan kerabat dan keluarga.
Momen lebaran adalah momen sakral bagi Umat Muslim, karena terjadi setahun sekali. Umat Muslim dan mayoritas masyarakat Indonesia tidak mau merusak momen suci Idul Fitri yang hanya terjadi sekali setahun dengan perkara politik yang dapat merusak nilai-nilai kebersamaan.
Kedua, momen Pilkada digunakan untuk menetralisir suhu panas politik dalam negeri yang selama ini mulai terbelah menjelang Pilpres 2019. Berbagai slogan seperti #2019GantiPresiden dan yang menentangnya mulai marak dijumpai dan tak jarang terjadi debat publik yang banyak memunculkan opini masa dan semakin mengancam integrasi sosial Bangsa Indonesia. Apalagi beberapa waktu lalu sempat mencuat ke tengah publik terkait dikotomi Amien Rais soal “Partai Setan versus Partai Allah”.
Lewat Pilkada serentak yang multi partai ini hesteg 2019 ganti Presiden tidak lagi terdengar saat kampanye Pilkada akibat meleburnya Partai Oposisi dan Partai Pro pemerintah dalam satu suara. Sejatinya, Pilkada ini mampu mengurangi resiko disintegrasi sosial, karena masyarakat secara luas mampu menentukan sikap politiknya lewat sosialisasi hasil debat Pilkada yang cukup masif. Hasilnya, aksi masa tidak pernah terlihat menjelang dan pasca Pilkada berlangsung, atau mungkin juga disebabkan posisi perut kita yang sudah terisi oleh kue Nastar dan THR (Tunjangan Hari Raya) saat lebaran, bisa saja.
Lebih dari itu, siapa sangka di tengah hiruk pikuk suara Pilkada 2018 ternyata Jokowi punya agenda besar, lebih dari sekedar bermain politik. Ketiga, Jokowi berusaha membangun kesadaran politik warga melalui transformasi pengalaman pendidikan tinggi oleh para mahasiswa. Peran Mahasiswa sebagai Agent of Change dalam hal ini akan mulai dirasakan kontribusinya saat kembali ke tengah masyarakat untuk membangun kesadaran politik secara rasional dan lebih terbuka wawasannya terhadap perkembangan politik yang ada.
Muhamad Mustaqim dalam kolomnya di Detik.com “Ancaman Golput dalam Pikada” menyebut kesadaran politik warga negara harus menjadi prioritas utama dalam proses politik. Mahasiswa sebagai bagian dari warga negara yang terdidik memiliki tanggung jawab lebih untuk mentransformasikan pengalaman pendidikannya sebagaimana termaktub dalam Tri Darma perguruan tinggi.
Road show pemerintah berupa seminar kebangsaan di beberapa sivitas akademika menjadi bagian penting dari strategi pemerintah Jokowi dalam pembangunan ultrastruktur. Tanpa perlu mengeluarkan banyak waktu dan biaya, peran aktif Mahasiswa di tengah masyarakat begitu berharga bagi pemerintah dalam upaya membangun kesadaran politik.
Saya kira inilah strategi pemerintahan Joko Widodo sebagai Petahana secara tidak langsung menetralisir bola panas perpolitikan nasional. Ini juga sekaligus menjadi salah satu cara dalam menanggapi, menyiapkan, dan mengendalikan serangan kubu oposisi menuju dua periode.
Maka, pelaksanaan Pilkada pasca lebaran lebih dipandang sebagai upaya preventif pemerintah Jokowi dalam menangkis berbagai macam serangan oleh kubu oposisi melalui peran aktif masyarakat warga dalam menyikapi Pemilu secara lebih fair play tanpa tendensi apapun, kecuali akal budi yang sehat.
