“Dulu ke masjid kita kehilangan sandal, sekarang kita kehilangan mimbar”
KH Hasyim Muzadi
Kata-kata dari Kiai Hasyim ini disampaikan oleh Profesor Azyumardi dalam pelatihan mubalig muda Indonesia yang dilaksanakan oleh Nurcholish Majid Society di Bogor, Jawa Barat. Hal ini disampaikan oleh mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah karena menyindir semakin banyaknya masjid-masjid di tanah air yang imam dan khotibnya dikuasai oleh aliran keras dan mudah mengkafirkan golongan yang berbeda.
Berangkat dari pernyataan kiai sepuh Nahdlatul Ulama ini, saya teringat cerita seorang putra kiai asal Jawa Timur yang tinggal di Jakarta. Ia menceritakan keadaan masjid dilingkungan apartemen Kalibata, di mana para imam masjid, khotib, dan yang mengisi kajian Islam dikuasai aliran Islam “garis keras”.
Ia menambahkan, masjid tersebut memang memiliki banyak kegiatan positif mulai dari bersifat kajian Islam sampai olahraga jasmani. Jamaahnya pun cukup banyak setiap solat lima waktu dan jumatan. Masjid tersebut berada di ruang bawah tanah berdekatan dengan parkir kendaraan.
Namun, putera kiai tersebut mengeluhkan sikap anti kritik dari pengelola masjid yang bisa dikatakan ingin menang sendiri dan merasa paling benar. Hal ini terlihat ketika ada kajian rutinan setelah solat fardlu di mana pengisi acara dengan mudah menyalahkan orang lain dan menolak ada pendapat lain selain yang ia baca. Sikap isyrof lainnya yaitu ketika solat jamaah imam langsung meminta para jamaah untuk berdempet-dempetan dan tidak menyisakan ruang longgar sedikit pun.
Fenomena ini tentu bukan kabar baik bagi peradaban Islam di Indonesia. Sejak ratusan tahun lalu agama Islam sudah diajarkan tentang perbedaan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak menimbulkan perpecahan. Tradisi musyarawarah atau tidak merasa benar sendiri juga diterapkan dalam kehidupan sosial umat Islam dahulu.
Ambil contoh saja, dalam ormas Nahdlatul Ulama perbedaan pendapat dalam hal fikih menjadi suatu hal lumrah. Sehingga muncul forum yang mencari titik temu perbedaan bernama forum Bathsul Masail.
Perbedaan-perbedaan itu merupakan suatu keniscayaan dan tak bisa dihindari lagi. Alhasil, dapat saya simpulkan jika sikap pengisi pengajian di masjid lingkungan apartemen Kalibata itu bahaya dan harus diganti.
Saya beralasan, tidak sepantasnya rumah Allah dijadikan tempat untuk menyebarkan kebencian dan amarah. Masjid seharusnya berfungsi menjadi tempat yang tenang, sejuk, dan damai. Masjid, rumah Allah yang siap menampung semua perbedaan dan dicarikan titik kesepakatan.
Ustaz-ustaz yang mengajarkan Alquran di masjid-masjid terutama kota besar seharusnya memiliki basic atau wawasan tentang HAM. Diharapkan dengan begitu mereka faham bahwa keberagaman tidak untuk ditolak tetapi diselaraskan.
Mengutip ucapannya Cak Nur, seburuk apapun pemikiran seseorang tetap berikan kesempatan bicara agar tahu salahnya di mana. Cak Nur mengisyaratkan tentang pentingnya arti saling menghargai dan tak mudah terbakar emosi karena berbeda.
Tapi, penguasaan pengelolaan masjid di berbagai kota besar oleh kelompok intoleran ini tak lepas dari masifnya gerakan mereka dan lemahnya daya juang penceramah yang berkarakter sopan dan santun.
Kritik pertama saya tertuju pada kaum santri, sebagai orang yang dibesarkan diberbagai pesantren dan menganut ajaran Islam rahmatalil alamin seharusnya mereka berjuang di berbagai sendi masyarakat.
Karena selama ini saya melihat orang NU dan Muhammadiyah hanya mengurus masjidnya sendiri-sendiri dan tidak mau mencoba masuk ke masjid baru. Dalam hal pekerjaan pun mereka lebih banyak menumpuk di lingkup kementerian agama saja. Padahal kalau mau keluar sedikit, banyak masyarakat perkotaan yang haus akan ajaran Islam.
Terutama kelas menengah ke atas seperti yang tinggal di apartemen Kalibata. Kritik kedua saya tertuju pada pesantren yang sekarang jarang mengirim santrinya dakwah ke berbagai pelosok negeri.
Coba saja, sebuah pesantren berhasil meluluskan 100 santri putra dan disebarkan untuk berdakwah di 100 kota di Indonesia selama 3 bulan sebagai ajang praktek. Selanjutnya, 3 bulan lagi diganti santri yang lain. Bila dirasa kecepatan maka bisa dikirim selama setahun. Inilah politik kultural yang seharusnya digarap oleh para kiai dan ulama ahlus sunah waljamaah.
