Beberapa hari terakhir, postingan di media sosial ramai mengutuk keras sikap aparat keamanan yang melakukan tindakan represif sekaligus intimidatif terhadap warga Wadas. Berbagai pihak, terlebih khusus aktivis lingkungan dan aktivis pro demokrasi menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum terhadap sebagian warga Wadas. Hal ini terlihat sangat jelas dalam tindakan penangkapan terhadap warga Wadas tanpa melalui proses dan mekanisme hukum yang jelas dan transparan.
Kita tentu sangat tahu, negara Indonesia adalah negara yang mengedepankan hukum. Karena itu, hukum dijadikan sebagai panglima yang artinya tidak ada penghukuman seseorang tanpa melalui proses hukum. Yang ada malah, hukum harus melindungi, memberi kepastian dan rasa aman bagi warga.
Di Wadas kita menemukan sebaliknya, aparat keamanan melakukan tindakan semena-mena menangkap warga. Tindakan ini jelas mencederai hukum serta mengangkangi nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan, keadilan dan ruang dialog warga. Sebab bagaimanapun, warga harus diberi kebebasan menentukan sikap dan pemikirannya dalam suatu agenda pembangunan. Sementara pada aspek lain, warga harus diperlakukan secara adil dengan warga lain, yang berarti adil secara hukum. Sedangkan ruang dialog harus diagendakan sehingga melahirkan kesepakatan bersama.
Nilai-nilai demokratis itulah yang mesti dimajukan dalam menghadapi warga Wadas, bukan malah mengerahkan para aparat keamanan dan menciptakan rasa takut ditengah warga. Sebab, bukan tidak mungkin hal itu justru menciptakan ketidakpercayaan rakyat terhadap aparat keamanan dan pemerintah. Dalam posisi demikian, yang perlu diingat ialah warga harus diberi ruang dialog sekaligus menghormati sikap warga.
Pembangunan yang Demokratis
Agenda pembangunan di Wadas harus mampu memberikan kepastian bagi kepentingan warga disekitar daerah rencanan pembangunan. Minimal, pembangunan harus berlandaskan nilai-nilai demokrasi, seperti musyawarah dan mufakat (ruang dialog). Mengapa ini penting?
Dalam banyak hal, perlu diingat bahwa suatu pembangunan kerapkali menghadirkan kesengsaraan bagi warga dan pengrusakan ekologi. Lebih dari itu, pembangunan yang tidak demokratis hanya akan melahirkan suatu bentuk pembangunan yang mudah mengekslusi warga dari domain pembangunan. Pada tingkat inilah suatu pembangunan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, seperti pihak korporasi, misalnya. Sementara hak-hak warga dan kepentingan warga disekitar daerah pembangunan diekslusi dan termarjinalkan.
Karena itulah menurut saya menjadi penting bahwa suatu pembangunan haruslah demokratis. Rencana pembangunan di Wadas sedapat mungkin harus mengedepankan kepentingan warga. Namun, apabila kemudian hari rencana pembangunan itu mengekslusi warga, bukan tidak mungkin itu dapat melahirkan ketidakpercayaan warga pada pemerintah dan negara.
Karena itu, sudah saatnya pemerintah harus menarik mundur aparat keamanan dari Wadas. Jangan menciptakan ketakutan ditengah warga, sebab hal itu dapat menimbulkan berbagai masalah dan mengganggu aktifitas warga. Pemerintah mesti sadar bahwa warga memiliki pilihannya sendiri. Karena itu, apabila warga Wadas tetap menolak rencana pembangunan, pemerintah mesti menghormati keputusan tersebut. Bukan malah menyerobot paksa dengan memakai aparat keamanan untuk mengintimidasi warga.
Solidaritas untuk Wadas
Di tengah situasi yang mencekam akibat dari perlakuan aparat keamanan, sudah saatnya warga dan berbagai pihak, seperti LSM, mahasiswa dan aktivis harus tetap menggalang dukungan dan solidaritas untuk Wadas. Menurut saya, solidaritas ini penting dalam memperkuat barisan dalam mendukung warga Wadas.
Karena itulah menurut saya, solidaritas untuk Wadas harus tetap menyalah. Apapun yang terjadi kedepan, minimal kita tetap menggalang solidaritas untuk Wadas. Sebab, jika kita membiarkan suatu pembangunan berjalan tanpa ada kepastian bagi warga, yang ada malah negara dan korporasi dapat melakukan semena-mena.
