Pemilu 2024 sudah berakhir 14 Februari lalu, rakyat Indonesia tinggal menunggu hasil resmi pemilihan presiden dan wakil presiden dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasangan nomor urut 2 (dua), Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melalui Quick Count dari hampir semua lembaga survey merilis secara resmi kemenangan mereka dengan perolehan disekitar 56%-58%.
Perolehan yang menunjukkan pasangan nomor urut dua memenangkan Pemilu dengan hanya satu putaran. Kemenangan Prabowo Subianto di Pemilu 2024 dapat juga dianalisa sebagai kemenangan Joko Widodo sebagai master mind politik dari pasangan nomor urut 2. Kepemimpinan Joko Widodo selama satu dekade terakhir ini tidak dapat dipungkiri berhasil membawa wajah perekonomian Indonesia paling menarik di dunia.
Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia kepada rezim Joko Widodo juga tergolong besar. Pada pertengahan tahun 2023, Lembaga Survey Deni JA merilis kepuasan masyarakat Indonesia kepada Joko Widodo mencapai 90% dan pada Bulan Oktober 2023.
Istilah Jokowinomics mulai diperkenalkan oleh seorang Indonesianis bernama James Guild yang bertujuan menggambarkan kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo. Menurut Guild, kebijakan Jokowi adalah untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi yang lebih merata melalui pembangunan infrastruktur.
Selain program-program Jokowi yang sudah dikenal populis seperti Kartu Jakarta Pintar (dari Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta) yang selanjutnya menjadi Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluraga Harapan sampai kebijakan Sembako dan Bantuan Langsung Tunai. Selain itu Jokowi juga menggaungkan gagasan hilirisasi, yaitu strategi ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki.
Joko Widodo yang mulai memimpin Indonesia dari tahun 2014 telah memanfaatkan potensi cadangan nikel untuk meningkatkan industri pengolahan mineral dalam negeri dan mendatangkan investasi asing, sekaligus mengatasi defisit transaksi yang sudah berlangsung lama.
Proyek ambisius Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai satu dari lima negara perekonomian besar dunia pada tahun 2045 juga melakukan pembangunan infrastruktur berskala besar dengan membangun jaringan jalan raya, kereta api, bendungan dan pelabuhan di seluruh kepulauan yang memiliki 17.500 pulau dan proyek Ibu Kota Negara (IKN). Alokasi anggaran untuk infrastruktur telah membengkak dari Rp154,7 miliar ($9,9 miliar) pada tahun 2014 menjadi Rp422,7 triliun pada tahun 2024.
Infrastruktur tentunya tetap menjadi prioritas pemerintahan Prabowo dan Gibran. Meningkatkan konektivitas melalui jaringan jalan raya, kereta api dan bandara yang lebih besar serta pemanfaatan yang lebih besar dari jaringan-jaringan ini terbukti membantu menurunkan biaya logistik dan distribusi serta menarik investor lebih banyak lagi.
Namun demikian, belanja infrastruktur juga berkontribusi membebani perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) dengan utang yang sangat besar, sebuah beban yang harus diatasi oleh Prabowo dan Gibran. Belum lagi pembangunan Ibukota Negara (IKN), yang mana proyek multi years tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar dengan kebijakan yang tentunya ramah lingkungan.
Dalam pemerintahan selanjutnya Prabowo Gibran juga harus meneruskan keberanian Joko Widodo untuk terus melakukan pengendalian ekspor terhadap nikel, bauksit, bijih yang digunakan untuk memproduksi alumunium dan rencana pembatasan hingga tembaga. Kebijakan pengendalian ekspor ini karena salah satu pendorong utama pertumbuhan kepemimpinan Joko Widodo adalah pemanfaatan cadangan nikel Indonesia, yang merupakan elemen penting dalam baterai kendaraan listrik.
Pada tahun 2019 Joko Widodo melarang ekspor bijih nikel sebagai bagian dari strategi untuk mengembangkan rantai pasokan kendaraan listrik dalam negeri. Langkah ini memperkuat industri logam dan pertambangan dengan memaksa perusahaan penyulingan dan pembuat baterai untuk mendirikan pabrik di bumi Indonesia. Hal ini juga meningkatkan nilai penjualan nikel dimana pada data bea cukai menunjukkan ekspor nikel membengkak dari hanya $1,4 miliar pada tahun 2014 menjadi hampir $22 miliar pada tahun 2022.
Pada masa Joko Widodo, perekonomian Indonesia telah mempertahankan pertumbuhan sekitar 5% setiap tahunnya, kecuali selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021. Strategi kepemimpinan Prabowo Gibran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga patut ditunggu, tantangan manaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7-8% menjadi tantangan tersendiri.
Sudah waktunya masyarakat melihat kolaborasi Prabowo dan Gibran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta melanjutkan Jokowinomics dapat menjawab masalah-masalah ekonomi yang menimpa Indonesia. Patut ditunggu juga bagaimana Prabowo dan Gibran membawa Indonesia keluar dari middle income trap dengan memanfaatkan potensi dari bonus demografi.
Selanjutnya masalah pangan juga menjadi tantangan ekonomi tersendiri, berdasarkan catatan World Meteorological Organization (WMO), tahun 2023 menjadi tahun yang panas. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada krisis selain pangan, termasuk ekonomi, politik hingga keamanan dan stabilitas negara.
Melihat kondisi yang terjadi sebaiknya berbagai mitigasi dan adaptasi segera dilakukan dengan mengedepankan ekonomi berwawasan lingkungan. Sekitar awal bulan November 2023 kita masih ingat bagaimana Negara Tirai Bambu menghentikan sementara impor beras ke Indonesia. Hal itu terjadi karena pemenuhan pangan untuk rakyat Cina juga ternyata masih kurang.
Hal itu secara langsung juga disampaikan Presiden Joko Widodo pada acara Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (LIKE) di Gelora Bung Karno, Jakarta. Jokowi menyebutkan bahwa perubahan iklim memicu kelangkaan pada beberapa komoditas diantaranya gandum dan beras. Dia juga mengatakan bahwa ada 19 negara yang menyetop impor untuk mengamankan cadangan makanannya. Menurutnya visi taktis 5-10 tahun terkait swasembada pangan wajib dilakukan untuk bertahan dari krisis yang terjadi.
Pemerintah Indonesia memang sudah berusaha mengatasi masalah pangan ini dengan program Food Estate, namun program strategi itu masih belum maksimal, bukan karena programnya tidak baik tetapi pelaksanaanya yang masih sarat dengan serangakian masih uji coba dan kegagalan-kegagalan yang terjadi.
Program Food Estate ini selain untuk kemandirian pangan, adalah program yang mendorong produksi bangsa. Kalau produktivitas Indonesia kuat maka nilai rupiah menjadi mapan. Di masa pemerintahan Prabowo Gibran, program Food Estate diharapkan berhasil, jadi Indonesia tidak perlu impor komoditi pangan terlalu besar untuk mengurangi ketergantungan dengan negara lain.
Penerapan Omnibus law pencipataan lapangan kerja oleh Presiden Joko Widodo juga menjadi pantauan tersendiri pada masa kepemimpinan Prabowo dan Gibran. Akan seperti apa Omnibus law di bawah kepemimpinan mereka. Pelayanan perizinan yang lebih mengedepankan tekonologi digital juga menjadi nilai positif yang dirasakan investor. Reformasi besar-besaran dalam memangkas birokrasi yang terkenal buruk berdampak kepada iklim investasi yang lebih baik untuk Indonesia.
