Revolusi Industri telah menjadi penanda adanya perubahan besar secara radikal terhadap cara manusia memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari transformasi yang melibatkan penemuan teknologi tersebut telah memengaruhi perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat, seperti: politik, ekonomi, budaya dan militer.
Salah satu grand design Revolusi Industri 4.0 ini adalah pemanfaatan Internet of Thing (IoT). Dan sekarang berbondong-bondong mau melawan Oligarki dengan modal banjirnya informasi, ikut diskusi beruntung bisa sebulan sekali, belum lagi tradisi baca tulis yang isinya plagiasi.
Oligarki berasal dari Bahasa Yunani yaitu, Oligon dan Arkho. Oligon berarti sedikit, dan Arkho berarti memerintah. Maka, pemaknaan dua kata yang diambil dari bahasa Yunani itu menghasilkan istilah Oligarki atau Oligarkhia, yaitu suatu bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok elit kecil (sedikit).
Istilah ini diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh seorang Sosiolog muda Jerman bernama Robert Michels dalam bukunya ‘Politic Parties‘ tahun 1911. Menurutnya, suatu organisasi (kelembagaan) akan selalu dipengaruhi adanya sebuah pertarungan tanpa henti antara kepentingan massa dengan kepentingan elit.
Sehinggu, gagalnya sistem demokrasi oleh karena terjadinya dinamika didalam internal organisasi yang cenderung direpresentasikan oleh elit politik sebagai penyedia intelektualitas, finansial dan pemimpin. Lalu, bagaimana dengan dua dekade reformasi negeri kita?
Dalam buku Jeffry A. Winters “Oligarchy” disebutkan bahwa oligarki dapat dikelompokkan ke dalam dua dimensi sesuai dengan mekanismenya. Pertama, oligarki terjadi atas dasar kekuatan modal kapital. Kedua, oligarki dapat menggurita secara sistematik dalam kerangka kekuasaan.
Fenomena yang terjadi saat ini, dengan iklim demokrasi yang menumbuh suburkan multi partai namun kenyataannya masih memberikan celah terjadi gurita oligarki. Partai politik dikuasai oleh segelintir elit dengan kepentingannya. Sementara, Ketua Partai beserta lingkarannya memiliki kewenangan penuh dan bersifat superioritas dalam pengambilan keputusan (Decision Making).
Hal ini yang menyebabkan Partai Politik mengalami kemunduran dalam proses kaderisasi, oleh karena Partai mengutamakan finansial untuk membesarkan pengaruh Partai. Sementara, konstituen (masyarakat) hanya dilibatkan sebagai obyek politik lima tahunan. Banyak konstituen tidak mengenali latar belakang, visi dan misi calon wakil rakyatnya. Partai politik menjadi sangat pragmatis dalam perekrutan caleg. Mengesampingkan kualitas kader parpol karena kalah dengan pendanaan dan popularitas.
Sesuai dengan beberapa fakta yang terjadi belakangan ini, seolah rezim saat ini tidak lagi mengindahkan cita-cita reformasi. Reformasi pemilu misalnya, sistem kepartaian kita semakin menunjukkan peran dan fungsi partai yang melemah.
Sistem pemilu proporsional terbuka menjadikan high cost politic sebagai ruang demokrasi transaksional di dalam internal partai. Politik transaksional yang semakin menguat terjadi karena sudah bukan hal yang baru jika terjadi adanya praktik tidak sehat antara kolaborasi penyelenggara Pemilu, Parpol, dan Birokrasi.
Jika dilihat dari segi elektoral tentu masyarakat memiliki antusias yang cukup membaik setiap edisi pemilu, namun dari segi hukum dan budaya justru sebaliknya semakin memburuk. Demokrasi elektoral masih dapat dikatakan belum secara substantif berjalannya sebuah demokrasi yang semestinya.
Dengan kata lain, tidak koheren untuk pelaksanaan sistem presidensial yang dicita-citakan. Tumpang tindih antara sistem presidensial dengan kekuatan parlemen. Kombinasi antara sistem presidensial dengan multi partai masih tidak ideal.
