Ini sebenarnya pilihan yang konyol. Tetapi, ketika harus memilih antara dituduh sebagai (kader, pendukung/simpatisan) Partai Komunis Indonesia (PKI) atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maka saya dengan jelas akan menjatuhkan pilihan itu pada yang pertama
Ketika Luthfi Assyaukanie membuat polling dengan pertanyaan semacam itu di akun Twitter-nya, @idetopia, pilihan itu pun saya buktikan. Seperti 67 persen dari total 6.667 voters lainnya, saya juga lebih baik memilih dituduh PKI ketimbang PKS. Sementara sisanya, yakni 33 persen, menjatuhkan pilihannya pada partai berbau Islam itu.
Ngomong-ngomong soal polling-nya Luthfi, apa yang ditunjukkan adalah hasil yang tentu saja cukup mencengangkan. Di tengah geliat penolakan terhadap PKI, baik datangnya dari masyarakat sipil maupun jajaran pemerintah, polling itu justru memberi hal yang sebaliknya.
Meski tak bisa diklaim representatif, setidaknya bisa jadi satu bukti bahwa mayoritas masyarakat (netizen) ternyata lebih memandang hina PKS daripada PKI. Jika ini boleh jadi ukuran, maka yang layak sebenarnya mencuat ke permukaan publik adalah penolakan terhadap PKS, bukan pada PKI.
Ya, yang eksis dan nyata hari ini memang PKS. Ia eksis sebagai partai politik dengan kenyataan hitam melilit dan terkandung dalam tubuhnya. Sementara PKI, apa yang harus ditakutkan darinya? Eksistensi partai ini tak lebih seperti hantu. Sebagai hantu, bisa apa? Ini dunia riil. Jangan samakan dengan penampakan di film-film nan fiktif itu.
Korupsi itu Nyata, Jenderal
Dibanding komunisme, praktik korupsi jelas-jelas jauh lebih merusak. Meski sama-sama mencuat, komunisme hanya berpotensi merusak ide/pemikiran. Itu pun hanya terjadi di tataran pelajar/mahasiswa saja, yang mungkin hanya akan menggaggu jalannya proses belajar-mengajar belaka. Sangat beda jauh dengan apa yang bisa dirusak oleh praktik korupsi, yang menjalar dari atas hingga ke tingkatan paling bawah sekalipun
Ingat, kan, bagaimana PKS belakangan ini hanya tampak sebagai partai politik yang mengandung praktik korupsi dalam tubuhnya? Dimulai dari Presiden PKS sendiri, Luthfi Hasan Ishaaq, yang terlibat dalam kasus suap pengurusan kuota impor sapi di Kementerian Pertanian pada tahun 2013 silam.
Mantan pimpinan PKS yang dijerat hukuman 16 tahun penjara ini terbukti menerima janji pemberian uang sebesar Rp 40 miliar dari PT Indoguna Utama. Rp 13 miliar di antaranya sendiri sudah diterima dari teman dekatnya, Ahmad Fathana, yang lebih dulu tertangkap basah.
Belum lagi dengan jeratan pasal pencucian uang terhadapnya. Tak ayal jika Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memberi hukuman pidana setinggi itu, yang bahkan diperberat oleh Mahkamah Agung menjadi 18 tahun penjara. Dan karena kasus ini pulalah yang membuat PKS mendapat julukan sebagai “Partai Korupsi Sapi”.
Setelah pimpinan pusatnya terjerat, sejumlah kader lainnya juka ikut-ikutan terseret. Apa yang dialami oleh Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara, menambah fakta bahwa PKS benar-benar mengandung banyak koruptor. Bersama istrinya, Evy Susanti, ia berupaya menyuap hakim dan panitera PTUN Medan guna menghindarkan dirinya sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial dan hibah pada Pemprov Sumut tahun 2013.
Kenyataan ini kian diperparah ketika Sigit Purnomo Asri, kader PKS lainnya yang merupakan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014, terlibat serta dalam kasus suap Sang Gubernur ini. Sigit dinyatakan menerima suap dari Gatot sebesar Rp 1,295 miliar terkait persetujuan dan pengesahan APBD Sumatera Utara.
Tak berselang lama, muncul kasus korupsi dari kader PKS lainnya bernama Yudi Widiana Adia. Selaku Wakil Ketua Komisi V DPR, ia menjadi koruptor keempat dari “Partai Korupsi Sapi” ini lantaran terlibat dalam kasus suap terkait proyek pembangunan jalan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Dan yang terakhir, fakta penambalnya datang dari Musa Zainuddin. Ia disebut menyalurkan dana aspiranya sebesar Rp 104,7 miliar ke proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara.
Memang, bukan hanya PKS yang berperilaku kotor semacam ini. Hampir semua partai politik yang punya kedudukan strategis di pemerintahan berlaku sama. Tapi, karena perbandingannya dengan PKI, maka ketakutan terhadap PKS jauh lebih nyata ketimbang ketakutan pada partai yang sebatas hanya jadi hantu itu.
Tak Perlu Takut pada PKI
Sudah disebutkan di awal bahwa PKI hanyalah hantu. Itu pun diada-adakan, direkayasa. Maka, takut pada hantu berarti kita hendak beriman pada ketakutan. Dalam Islam, bukankah ini termasuk perilaku syirik?
Lagi pula, jika pun PKI benar-benar ada, paling hanya akan menjadi “singa ompong”, jika tidak mati perlahan tergilas zaman. Itu kalau partai ini masih eksis dan masih mempertahankan ide/gagasannya sebagai partai pengusung “kesetaraan”—sebuah konsep pemikiran yang utopis alias mustahil.
Lihatlah negara-negara yang dulunya menganut komunisme sebagai ideologinya. Sebut saja Vietnam, Rusia, atau Kuba, misalnya. Apa yang nyata dari mereka hari ini? Seperti juga Cina, negara-negara ini tampil dengan menduakan ideologi yang dulunya sangat dipertahankan. Meski ada yang masih bersikukuh mempertahankannya seperti Korea Utara, negara yang satu ini pun seringnya hanya jadi bahan lawakan.
Memang, PKI sangat sarat dengan represivitas, pemaksaan ide, kepemimpinan otoriter, dan anti-demokrasi. Tapi, jika fakta-fakta ini kita jadikan alasan sehingga harus takut pada PKI, bisa dikatakan bahwa ini adalah ketakutan tak berdasar. Itu tak lebih sebagai ketakutan manipulatif, semacam politik adu domba.
Hari ini, kita hidup di era demokrasi. Kebebasan berpendapat sangat dijunjung tinggi. Sedikit saja kita memaksakan komunisme dalam kehidupan sehari-hari, seperti memaksakan ide, maka penolakan atasnya jauh lebih besar ketimbang pengupayaannya. Mau bagaimanapun dipaksakan, eksistensi gagasannya tetap akan terbentur, mustahil bisa terwujud.
Meski begitu, keunggulan PKI dari partai-partai lainnya, termasuk perbandingannya pada PKS, masih jauh di atas rata-rata. Metode kaderisasinya, misalnya, yakni turun ke bawah (turba), sebagaimana juga diterapkan oleh organisasi kebudayaannya bernama Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), sangat layak jadi bahan percontohan.
Kerja sama, berdasar program dan aksi bersama, bagi partai ini, adalah kunci persatuan dan kemenangan. Hal ini yang terus diterapkan dalam menggalang solidaritas hingga ke lapisan paling bawah melalui metode “tiga sama” dalam turba-nya, yakni makan bersama, tidur bersama, dan bekerja bersama. Tak heran jika partai ini sempat bertengger sebagai partai terkuat keempat di ajang pemilu pertama Indonesia tahun 1950-an.
Selain itu, progresivitas dan ketegasan para petinggi partainya terhadap kadernya juga menjadi contoh lainnya yang patut ditiru. Seperti ditunjukkan di masa kepemimpinan D.N. Aidit, tak ada imbauan paling memukau darinya selain “memaksa” kader-kadernya untuk berlaku sebagai pencipta, yang senantiasa bergerak tanpa terlebih dahulu harus digerakkan.
Inilah secerca keunggulan-keunggulan PKI—selengkapnya bisa dibaca dalam D.N. Aidit; Pilihan Tulisan, 1959-1960—yang sekaligus menjadi sebab mengapa saya lebih memilih dituduh PKI ketimbang PKS. Saya lebih memilih dan sudi dituduh sebagai kader, pendukung, atau simpatisan partai progresif-revolusioner daripada harus dituduh sebagai bagian dari partai-partai naungan para koruptor, seperti “Partai Korupsi Sapi”. Ingat, sebatas dituduh, bukan ingin menjadi.
Konten terkait:
Pengakuan Pak Harto: Malam Jahanam itu Bernama Kudeta
Perlukah Meluruskan Sejarah Tragedi 1965?
