- Advertisement -.

CATEGORY

Berita

Walhi: Usut Tindakan Represif Kepolisian terhadap Masyarakat

Aparat kepolisian kembali melakukan tindakan represif terhadap masyarakat. Kali ini yang menjadi korban adalah masyarakat yang berunjukrasa di kantor DPRD Lombok Timur untuk menyampaikan...

Pemberantasan Korupsi Terhambat di Sektor Penegakan Hukum dan Politik

Transparency International Indonesia menilai ada kenaikan konsisten dalam pemberantasan korupsi, terbukti dengan Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2015 yang membaik. Walapun demikian, masih...

Infid: Pemerintah Satu Suara Selesaikan Masalah HAM

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan melakukan aksi Kamisan ke-427 di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (21/1). ANTARA FOTO/Fanny Octavianus. International NGO Forum on...

Pembangunan Kereta Cepat Dituding Tak Transparan

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai pelaksanaan kerjasama pembangunan kereta cepat (high speed train) Jakarta-Bandung antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Cina dengan...

Yang Tersingkir dari Tata Kelola Hutan Indonesia

Sejumlah aktivis Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Selatan menggelar drama teatrikal di halaman Pengadilan Negeri Klas I Palembang, Rabu (30/12). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi Bencana kebakaran...

Pemerintah Dinilai Salah Menyikapi Kasus Gafatar

Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar hanyalah organisasi yang misinya untuk sosial budaya. Negara seharusnya juga melindungi kelompok minoritas, bukan malah menyingkirkannya. “Banyak yang mengatakan...

Pemerintah Dituding Tak Berpihak Kepada Petani Garam

Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Terbitnya aturan impor garam untuk konsumsi dan industri membuktikan pemerintah tidak berpihak...

Pengadaan Alutsista G to G Dinilai “Setengah Hati”

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono pernah melakukan kerjasama pemerintah dan pemerintah (G to G) dalam pengadaan alat utama...

Imparsial: Pengawasan Parlemen di Sektor Pertahanan Buruk

The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) menyatakan anggaran pertahanan Indonesia cukup besar sekitar Rp 95 triliun pada tahun 2016. Anggaran tersebut berbeda lagi dengan...

Artikel Terbaru

- Advertisement -.