Selasa, Maret 24, 2026
- Advertisement -.

CATEGORY

Berita

Draf Revisi UU Terorisme Dinilai Potensial Mengancam Warga Sipil

Peristiwa pengeboman di kawasan Thamrin, Jakarta, 14 Januari 2016, direspons cepat oleh pemerintah. Bersama Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah sepakat melakukan perubahan Undang-Undang No. 15...

Presiden Didesak Keluarkan Perpres Penyelesaian Pelanggaran HAM

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Peraturan Presiden ihwal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat...

IRESS Dorong Pemerintah Buat Kajian Independen tentang Blok Masela

Indonesian Resources Studies (IRESS) meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Koordinator Maritim bersinergi untuk membuat kajian baru yang komprehensif tentang Blok...

Indef: Negara Harus Menguasai Blok Masela

Institute for Development of Economic and Finance menyatakan kisruh pengembangan Blok Masela antara Menko Maritim dan Kementerian ESDM tak memiliki pengaruh apa pun terhadap...

Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Tolak Rekonsiliasi

Keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menyatakan menolak usul Kejaksaan Agung yang ingin menyelesaikan  kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui upaya rekonsiliasi....

Pemda Dinilai Berperan Penting Wujudkan Kota Ramah HAM

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama Save the Children menyelenggarakan Loka Latih Kabupaten atau Kota Ramah HAM. Loka latih bertujuan untuk memperkuat...

Koalisi Nelayan Pertanyakan Munculnya Raperda Reklamasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tengah memproses Rancangan Peraturan Daerah guna memuluskan pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta. Dua...

Warga Pesisir Jakarta Tolak Dua Raperda Reklamasi

Warga pesisir nelayan Muara Angke menolak dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi DKI Jakarta yang akan segera disahkan. Dua peraturan itu adalah tentang Rencana...

Kepala Daerah Terpilih Berpotensi Lakukan Transaksi Kebijakan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai pemerintahan hasil Pilkada Serentak 2015 akan menghadapi fragmentasi politik yang tinggi di parlemen. Sebab, tanpa dukungan koalisi...

Artikel Terbaru

- Advertisement -.

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.