Presiden Joko Widodo meluncurkan program revitalisasi 1.000 pasar rakyat di Pasar Manis, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (30/6). Anggaran sebesar Rp 1,3 triliun telah disiapkan untuk revitalisasi sebanyak 675 pasar di seluruh Indonesia. Di samping membutuhkan bangunan baru, pasar tradisional juga membutuhkan pengelolaan yang baik.
Kebersihan menjadi hal utama yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan Litbang Kompas pada Juni 2015, sebanyak 95% responden menginginkan pasar tradisional yang lebih bersih. Catatan Ikatan Pedagang Pasar Indoneisa (Ikappi) mencatat banyak pasar tradisional yang tetap kotor setelah revitalisasi. Seperti yang terjadi di Pasar Tanah Abang Blok G, Jakarta Pusat. Selain kotor berbagai fasilitas seperti eskalator sudah tidak berfungsi.
Selain kebersihan, sebanyak 60% responden menginginkan adanya peningkatan kualitas barang yang dijual. Pasar tradisional masih banyak yang menjual bahan-bahan makanan tidak berkualitas seperti makanan yang mengandung boraks dan formalin serta sayuran dengan kadar pestisida berlebih. Di Jakarta misalnya Laporan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Januari hingga Juni 2015 menunjukkan sebanyak 13,6% pasar tradisional di Jakarta menjual bahan makanan bahaya tersebut.
Suharti, seorang warga Jakarta Barat yang telah tinggal di Jakarta selama 45 tahun mengatakan keberadaan pasar tradisional tidak hanya membeli bahan makanan sehari-hari. “Di pasar tradisional saya bisa bertemu dengan orang dari berbagai latar belakang. Di tengah-tengah kesibukan Jakarta, pasar bisa membuat interaksi sosial,” ujarnya. Menurutnya, pasar yang bersih akan membuat orang nyaman berbelanja di pasar dan melakukan interaksi.
Hal tersebut juga terjadi di seluruh daerah Indonesia. Riset Ikappi menunjukkan beberapa masyarakat di daerah menolak revitalisasi yang memindahkan lokasi pasar. Seperti yang terjadi di Pasar Mamasa, Sulawesi Barat. Pemindahan lokasi membuat warga tidak dapat mengakses dengan mudah pasar tersebut.
Pasar tradisional sendiri membutuhkan pengelolaan pasar yang lebih mengutamakan kepentingan pedagang dan pembeli. Dengan begitu, kesejahteraan para pelaku pasar seperti pedagang dapat terpenuhi. Sebab, retribusi pasar yang dibayarkan pedagang ikut membangun pembangunan sebuah daerah.[*]
