Senin, Juli 15, 2024

Bantuan Rumah Bagi PNS Mulai Terlaksana di Daerah

Ilustrasi. Permintaan rumah murah sangat tinggi tapi suplai pembangunan rumah sangat kecul. ANTARA FOTO
Ilustrasi. Permintaan rumah murah sangat tinggi tapi suplai pembangunan rumah sangat kecul. ANTARA FOTO

Program pemberian rumah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah menjangkau di tingkat daerah. Seperti di Pemerintah Kota Palembang, PT. Bank Tabungan Negara (BTN) menyiapkan Rp 450 miliar sepanjang tahun ini. “BTN menargetkan sebanyak 4.500 unit  rumah bagi PNS di Pemkot Palembang,” ujar Kepala BTN Cabang Palembang, M Adrian Syahbandi di Palembang, Rabu (22/7).

Dengan anggaran tersebut, PNS mendapatkan kemudhana terkait suku bunga dan uang muka. Untuk membeli rumah, suku bunga akan diturunkan dari 7,5% menjadi 5%. Sementara itu, besaran uang muka hanya sebesar 1% dan jangka waktu cicilan mencapai 20 tahun.

Secara nasional, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk memberikan bantuan kepada 100 ribu PNS pada tahun ini. Untuk mempercepat realisasi, pihak BTN telah melakukan sosialisasi ke-17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Program ini juga merupakan langkah awal Program Sejuta Rumah pemerintahan Joko Widodo.

Program sejuta rumah sendiri sebenarnya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah terutama masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap. Lewat program ini, masyarakat dengan pengashilan maksimal Rp 4 juta per bulan dapat membeli rumah dengan model tapak. Sedangkan untuk masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan dapat membeli rumah susun. Masyarakat juga dapat menikmati kemudahan membayar uang muka yaitu sebesar 1%.

Hingga saat ini, bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut masih belum terlaksana akibat pemerintah belum merumuskan regulasi yang tepat. Padahal anggaran sebesar Rp 220 miliar telah disiapkan untuk pelaksanaan tahap awal pembangunan. Rencananya pemerintah akan membangun sebanyak 100 ribu rumah di Nias, Jakarta, Tangerang, Cirebon, Semarang dan Waringin Timur pada tahap awal.

Pemerintah perlu mendahulukan kebutuhan rumah masyarakat. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014, kekurangan pasokan jumlah rumah mencapai 15 juta unit. Sementara anggaran untuk gaji PNS sendiri telah mencapai Rp 263 triliun pada 2014.[*]

Facebook Comment

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.